Network
TERAS GORONTALO - Agus Harimurti Yudhoyono adalah ketua umum Partai Demokrat yang baru saja di angkat sebagai Mentri ATR/BPN.
Pria yang biasa di sapa AHY tersebut dilantik menjadi Mentri ATR/BPN menggantikan Hari Tjahjanto yang diangkat sebagai Menko Polhukam.
AHY sendiri adalah seorang anak dari Presiden ke-6 RI yaitu Susilo Bambang Yudhoyono.
Selain itu AHY saat ini masih menjabat sebagai Ketua Umum Partai Demokrat.
Baca Juga: Segini Harta Kekayaan Mardani Ali Sera, Caleg PKS yang Memperoleh Suara Tertinggi di Dapil Jakarta 1
AHY sendiri menjadi ketum Demokrat pada tahun 2020 menggantikan sang ayah yaitu Susilo Bambang Yudhoyono.
Disisi lain AHY yang baru saja dilantik sebagai pejabat publik tentunya pernah melaporkan harta kekayaannya ke KPK RI.
Dari penelurusan Teras Gorontalo ke situs elhkpn.kpk.go.id AHY terakhir melaporkan harta kekayaannya pada tahun 2016 silam, tepatnya saat ia maju dalam Pilgub DKI 2017.
Dalam laporan tersebut AHY memiliki harta kekayaan dengan jumlah Rp. 15.291.805.024.
Baca Juga: Wow! Harta Kekayaan Nusron Wahid Sekertaris TKN Prabowo-Gibran Capai 14 Miliar, Ini Rinciannya
Jumlah tersebut terdiri atas tanah dan bangunan yang berjumlah tiga item dengan nilai Rp. 6.772.645.000.
Ketiga item tanah dan bangunan milik AHY ini merupakan hasil sendiri dan hibah serta tersebar di daerah Jakarta Selatan dan Kabupaten Bogor.
Selain itu Mentri ATR/BPN tersebut juga tercatat memiliki kekayaan berupa alat transportasi dan mesin yang berjumlah Rp. 550.000.000.
Jumlah tersebut terdiri atas 1 unit mobil TOYOTA VELLFIRE, tahun 2012 dan hasil sendiri.
Selanjutnya, AHY juga tercatat memiliki usaha di PT EXQUISITE INDONESIA dengan jumlah Rp. 360.000.000.
AHY juga memiliki harta bergerak lainnya dengan jumlah Rp. 688.800.000, lalu uang setara Rp. 6.920.360.024 juga dimiliki oleh AHY.
Untuk jumlah hutang yang dimiliki oleh AHY berjumlah Rp. 15.291.805.024.
Jadi total keseluruhan harta kekayaan yang dimiliki oleh AHY berjumlah Rp. 15.291.805.024.
Baca Juga: Wow! Segini Harta Kekayaan Wenny Lumentut Mantan Wakil Walikota Tomohon yang Maju Caleg PDIP DPR RI
Namun disisi lain AHY bakal disurati oleh KPK agar segara melaporkan harta kekayaan.
Sebagaimana aturan KPK Nomor 02 Tahun 2020, pejabat baru memiliki waktu tiga bulan sejak dilantik untuk melaporkan kekayaannya ke KPK.
Jadi Mentri ATR/BPN tersebut harus segera melaporkan harta kekayaannya ke KPK RI.***
