Dirty Vote Sehari Tayang Langsung Viral, Ini dia Profil ke Tiga Pemerannya

- 13 Februari 2024, 07:41 WIB
Dirty Vote Sehari Tayang Langsung Viral, Ini dia Profil ke Tiga Pemerannya
Dirty Vote Sehari Tayang Langsung Viral, Ini dia Profil ke Tiga Pemerannya /

TERAS GORONTALO - Film Dirty Vote tayang perdana melalui kanal YouTube @dirtyvote pada hari Minggu 11 Februari 2024 Pukul 11.11 WIB viral di medsos.

Dirty Vote Film yang berdusasi 1 jam 57 menit ini pun dalam sehari viral karena menjadi ramai di perbincangkan oleh tokoh politik dan pakar hukum

Sejauh ini, pantauan dari tim Teras Gorontalo terhadap chanel YouTube dari Dirty Vote telah memperoleh 98,8 ribu subscriber dan hanya memiliki 2 video saja.

Sedangkan untuk film Dirty Vote sendiri telah ditonton sebanyak 4,9 juta kali.

Dirty Vote meru[akan film yang bercerita tentang bagaimana desain kecurangan pemilu 2024 dirancang, diungkapkan dan dijelaskan oleh Tiga Ahli hukum Tata Negara.

Berikut profil ketiga pakar hukum tata negara yang menjadi pemeran utama dalam Dirty Vote:

Bivitri Susanti

Bivitri Susantri atau dalam Film tersebut disapa Bibip (5 Oktober 1974). Merupakan pengajar di Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera. Dilansir dari portal Jantera (jantera.ac.id) Ia pernah menjadi research fellow di Harvard Kennedy School of Government pada 2013-2014, visiting fellow di Australian National University School of Regulation and Global Governance pada 2016, dan visiting professor di University of Tokyo, Jepang pada 2018.

Pernah menerima Anugerah Konstitusi M. Yamin dari Pusat Studi Konstitusi Universitas Andalas dan Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara-Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN) sebagai Pemikir Muda Hukum Tata Negara pada 2018.

Memperoleh gelar Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia pada 1999. Pada Juli 1998, bersama beberapa senior dan rekannya, ia mendirikan Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK). Bivitri kemudian melanjutkan pendidikannya dan meraih gelar Master of Laws di Universitas Warwick, Inggris, pada 2002, dengan predikat “with distinction”, dengan beasiswa The British Chevening Award. Kemudian ia melanjutkan studi ke jenjang doktoral di University of Washington School of Law, Amerika Serikat.

Bivitri dikenal aktif dalam kegiatan pembaruan hukum melalui perumusan konsep dan langkah-langkah konkrit pembaruan, serta dalam mempengaruhi langsung penentu kebijakan. Misalnya dalam Koalisi Konstitusi Baru (1999-2002), penulisan Cetak Biru Pembaruan Peradilan, Tenaga Ahli untuk Tim Pembaruan Kejaksaan (2005—2007), Tenaga Ahli untuk Dewan Perwakilan Daerah (2007—2009), dan advokasi berbagai undang-undang. Bivitri juga aktif dalam berbagai upaya pembaruan hukum melalui partisipasinya dalam penyusunan berbagai undang-undang dan kebijakan, serta bekerja sebagai konsultan untuk berbagai organisasi internasional.

Feri Amsari, S.H., M.H., LL.M

dilansir dari portal Jurnal Integritas : Jurnal Antikorupsi (jurnal.kpk.go.id)

Feri Amsari (2 Oktober 1980) Dikenal sebagai seorang aktivis hukum dan akademisi Indonesia. Dilansir dari portal Jurnal Integritas : Jurnal Antikorupsi (jurnal.kpk.go.id) Saat ini, ia merupakan pengajar di Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, Sumatera Barat. Selain pengamat hukum tata negara, ia juga merupakan Direktur Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas. Tidak hanya itu, ia juga aktif menulis dengan tulisan-tulisan subjek korupsi, hukum, politik, dan kenegaraan. Saat ini tulisan-tulisannya telah banyak dimuat diberbagai media cetak baik lokal maupun nasional dan pada jurnal-jurnal terkemuka terakreditas dan terindeks Scopus.

Feri Amsari juga memiliki karya tulisan berupa buku diantaranya:

1. Perubahan UUD 1945 melalui Putusan Mahkamah Konstitusi (Rajawali Press) (dalam proses terbit)

2. Hukum Acara Mahkamah Konstitusi (Sekjen dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI) (2009)

3. Membangun Indonesia dari Daerah-Partisipasi Publik dan Politik Anggaran Daerah (Jica-CSIS, 2007) (Kontributor)

4. Pemilu Serentak (2014)

5. Proses Seleksi Hakim (2015)

Jejak pendidikannya dimulai dari Fakultas Hukum Universitas Andalas dan berhasil meraih gelar sarjananya pada tahun 2008. Pendidikan magisternya juga ditempuh di universitas yang sama dengan IPK cumlaude. Lalu melanjutkan magister perbandingan hukum Amerika dan Asia pada William and Mary Law School, Virginia.

Dr. Zainal Arifin Mochtar, S.H., LL.M.

Dr. Zainal Arifin Mochtar, S.H., LL.M. Lahir di Makassar, 8 Desember 1978. Dilansir dari Portal Komite Pengawas Perpajakan Kemenkeu (komwasjak.kemenkeu.go.id) dimana dalam instansi tersebut dia menjabat sebagai wakil ketua komite pengawasan perpajakan.

Zainal Arifin Mochtar merupakan dosen Hukum Tata Negara dari UGM. Mengawali karir akademisi pada tahun 2014 di Fakultas Hukum UGM. Aktif di berbagai kegiatan Antikorupsi, di antaranya: Anggota Tim Task Force Penyusunan UU Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada tahun 2007; Direktur Advokasi Pusat Kajian Antikorupsi (PUKAT), Fakultas Hukum UGM pada tahun 2008 s.d. 2017; dan Anggota Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar, berdasarkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2020 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar.

Selain itu, pernah menjabat sebagai Anggota Dewan Audit Otoritas Jasa Keuangan pada tahun 2015 s.d. 2017 dan Anggota Komisaris PT Pertamina EP pada tahun 2016 s.d. 2019. Pada tahun 2022, ditunjuk sebagai Anggota Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia. Pada tahun 2023, ditunjuk sebagai Wakil Ketua Komite Pengawas Perpajakan Periode 2023 s.d. 2026.

Sumber : YouTube @dirtyvote, Portal Jantera (jantera.ac.id), portal Jurnal Integritas: Jurnal Antikorupsi (jurnal.kpk.go.id) Portal Komite Pengawas Perpajakan Kemenkeu (komwasjak.kemenkeu.go.id)

Itu dia profil dari ke-Tiga pemeran film Dirty Vote yang mempunyai latar belakang dibidang hukum yang berani menceritakan dengan jelas dan memberikan data terkait desain kecurangan pemilu 2024.***

 

Editor: Budyanto Hamjah

Sumber: YouTube @dirtyvote Jurnal Antikorupsi Portal Komite Pengawas Perpajakan Kemenkeu


Tags

Artikel Pilihan

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah

x