Kementerian Kesehatan Diminta Awasi Distribusi Vaksin COVID-19 ke Daerah

TERAS GORONTALO – Distribusi vaksin COVID-19 oleh Kementerian Kesehatan ke daerah menjadi sorotan dari sejumlah pihak termasuk oleh DPR RI, terkait dengan pengawasannya.

Pengawasan terhadap distribusi vaksin COVID-19 ini diutarakan oleh Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Chales Honoris, pada rapat kerja bersama Kementerian Kesehatan, Rabu 25 Agustus 2021 kemarin.

Menurut Charles Honoris, dalam hal pengawasan distribusi Vaksin COVID-19 ini, Kementerian Kesehatan harus berkordinasi dengan Badan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), serta Inspektorat Provinsi maupun Kabupaten/Kota.

Baca Juga : Catat! Ini Informasi Penting dari BKN Tentang Persiapan Pelaksanaan SKD CPNS dan Seleksi PPPK Non-Guru 2021

Bahkan Komisi IX DPR RI juga meminta agar selain melakukan pengawasan distribusi vaksin COVD-19, Kementerian kesehatan juga harus melakukan audit berkala terhadap ketersediaan vaksin COVID-19 di daerah.

Ini dilakukan sebagai langkah  untuk mengawasi rantai distribusi dan pengelolaan stok vaksin COVID-19, guna memastikan tidak terjadi penyimpangan pada ketepatan sasaran, jumlah, waktu, kualitas dan jenis vaksin yang didistribusi.

Pada rapat bersama dengan Badan POM juga PT Bio Farma dan Ketua IDI, serta Ketia ADINKES itu, Charles Honoris juga menderak Kemenkes bersama PT Bio Farma (Persero) memastikan ketersediaan dan pendistribusian Vaksin Covid-19 secara merata ke daerah.

Baca Juga : Ternyata ini Perbedaan Tes CPNS dan PPPK 2021

Hal itu dilakukan sebagai upaya memberi perlindungan komunal di Indonesia, dengan cara membuat skema perencanaan yang proporsional sesuai dengan kebutuhan daerah, tepat sasaran, efektif dan efisien.