Network
TerasGorontalo - Dalam menghadapi tantangan global, seperti ancaman perubahan iklim, peningkatan dinamika geopolitik, serta pemulihan ekonomi global yang tidak merata, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menekankan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) harus antisipatif, responsif, dan fleksibel dalam merespons kondisi tersebut.
Jokowi menyadari, sampai saat ini, pandemi COVID-19 masih belum berakhir dan di tahun 2022 bangsa Indonesia masih akan dihadapkan pada ketidakpastian yang tinggi.
Baca Juga: Selain Presiden Jokowi, Puan Maharani Juga Pakai Busana Adat dalam Sidang Tahunan MPR RI
Hal tersebut disampaikan Presiden pada pidatonya, dalam rangka Penyampaian Keterangan Pemerintah Atas Rancangan Undang-Undang APBN Tahun Anggaran 2022, Beserta Nota Keuangannya pada Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR RI Tahun Sidang 2021-2022, Senin 16 Agustus 2021 siang, di Ruang Rapat Paripurna, Gedung Nusantara MPR/DPR/DPR RI, Senayan, Jakarta.
“APBN tahun 2022 harus antisipatif, harus responsif, dan fleksibel merespons ketidakpastian, namun tetap mencerminkan optimisme dan kehati-hatian. APBN berperan sentral untuk melindungi keselamatan masyarakat dan sekaligus sebagai motor pengungkit pemulihan ekonomi,” ujar Presiden dikutip terasgorontalo dari laman setkab.go.id.
Dijelaskannya, sejak awal pandemi, APBN telah digunakan sebagai perangkat kontra-siklus atau countercyclical, mengatur keseimbangan rem dan gas, mengendalikan penyebaran COVID-19, melindungi masyarakat rentan, dan sekaligus mendorong kelangsungan dunia usaha.
“Strategi ini membuahkan hasil. Mesin pertumbuhan yang tertahan di awal pandemi sudah mulai bergerak. Di kuartal kedua 2021, kita mampu tumbuh 7,07 persen (YoY) dan tingkat inflasi yang terkendali di angka 1,52 persen (YoY),” kata Presiden.
Baca Juga: Jokowi Akui Penanganan Covid-19 Disesuaikan dengan Mutasi Virus
Ia meminta, capaian ini harus terus dijaga momentumnya dan reformasi struktural harus terus diperkuat.
