PKS Sebut Kebijakan Sertifikat Vaksin Bisa Hambat Pemulihan Ekonomi Nasional

- 3 September 2021, 18:09 WIB
PKS Sebut Kebijakan Sertifikat Vaksin Bisa Hambat Pemulihan Ekonomi Nasional
PKS Sebut Kebijakan Sertifikat Vaksin Bisa Hambat Pemulihan Ekonomi Nasional /

Baca juga : BMKG: Prakiraan Hujan Wilayah Indonesia 4 – 5 September 2021

“Poin ketiga, terkait isu kewajiban vaksin (mandatory vaccine). Ada pandangan kritis dari Dr. Marty Makari, Profesor Johns Hopkins University School of Medicine yang tidak melihat kebutuhan untuk itu,” paparnya.

Dia menyatakan bahwa penanganan pandemik tidak bisa hanya dengan memandatkan vaksin kepada setiap orang karena hal tersebut tidak didukung oleh pendekatan science yang kuat,” urainya.

Ketimbang menggunakan pendekatan vaksin, lebih baik menggunakan pendekatan imunitas seseorang. Imunitas adalah sesuatu yang dapat diketahui dengan test antibody yang sederhana. Dia juga berargumentasi bahwa tujuan penanganan pandemik adalah mengurangi kematian, sakit berat, dan kelumpuhan bukan sekedar melakukan vaksinasi ke segenap kelompok masyarakat dengan segala cara,” jelas Farouk.

Terakhir Farouk juga menjelaskan bahwa dewasa ini ada dua negara besar, AS dan China, yang diproyeksikan oleh IMF mempunyai pertumbuhan ekonomi dunia yang tinggi di 2021 (7.0% dan 8.1% masing-masing) dan bahkan kedua negara ini diproyeksikan oleh World Bank menjadi stimulan pertumbuhan ekonomi dunia dan akan berkontribusi lebih dari satu per empat dari pertumbuhan global di 2021, dengan AS berkontribusi hampir tiga kali dari rata-rata kontribusinya di tahun 2015-19, justru tidak menerapkan kebijakan sertifikat vaksin.

Baca juga : 5 Hal yang Perempuan Pikir Cantik di Mata Pria Padahal Tidak, Salah Satunya Jual Mahal

“Kebanyakan negara bagian di AS sebagaimana dilaporkan oleh National Academy for State Health Policy (30 Agustus 2021) tidak memiliki aturan kewajiban vaksin bagi warganya, bahkan ada 20 negara bagian di AS yang melarang vaccine passports di AS dan hanya 3 negara bagian yang mengizinkan, dan selebihnya (27 negara bagian) netral terkait hal tersebut,” bebernya.

“Pada dasarnya kebijakan vaksinasi di Amerika Serikat adalah menggunakan pendekatan voluntary dengan berbagai insentif (termasuk insentif moneter) bagi yang melakukannya. Hal yang sama juga dilakukan oleh National Health Commission, China yang mengedepankan pendekatan informed, consented, and voluntary,” tambah mantan Direktur Bank Muamalat ini.

Dari empat poin diatas, Farouk melihat bahwa untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional yang mulai terjadi di kuartal-II 2021 maka sudah selayaknya kebijakan sertifikat vaksinasi perlu dikaji ulang karena bisa berdampak buruk terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat, dan akhirnya perekonomian nasional. Unsur pemaksaaan yang ada didalamnya juga dapat melanggar prinsip kebebasan sipil (civil liberty).

Baca juga : Ternyata Anak Cerdas Bisa Diupayakan Sejak Dalam Kandungan, Berikut Tipsnya

Halaman:

Editor: Muhamad Junaidi Amra

Sumber: PKS


Tags

Artikel Pilihan

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah

x