PKS Sebut Kebijakan Sertifikat Vaksin Bisa Hambat Pemulihan Ekonomi Nasional

- 3 September 2021, 18:09 WIB
PKS Sebut Kebijakan Sertifikat Vaksin Bisa Hambat Pemulihan Ekonomi Nasional
PKS Sebut Kebijakan Sertifikat Vaksin Bisa Hambat Pemulihan Ekonomi Nasional /

“Berdasarkan data our world in data per 31 Agustus 2021, tingkat vaksinasi di Indonesia baru mencapai 23%, dan hanya 13% yang telah mendapatkan vaksinasi penuh. Penerapan kewajiban sertifikat vaksin ini sama saja dengan mematikan sekitar 77% potensi ekonomi nasional dibanyak sektor. WHO pun telah mengeritik pemerintah terkait sertifikat vaksin ditengah-tengah ketimpangan vaksinasi antara satu daerah dan daerah lainnya. Amerika Serikat saja yang tingkat vaksinasinya telah mencapai 61% (52% telah tervaksinasi penuh), tidak memberlakukan kebijakan sertifikat vaksin, bahkan untuk segala macam penerbangan domestiknya (Kecuali Hawai, tidak ada juga kebutuhan test negatif Covid-19). Juga China, dengan tingkat vaksinasi penuh yang telah mencapai 74% (62% telah tervaksinasi penuh),” tegas Farouk.

Farouk melihat bahwa sebenarnya dengan mempertimbangkan kondisi mutasi virus yang ada sekarang ini, dimana masyarakat yang telah divaksinpun masih bisa tetap terinfeksi Covid-19 dan juga bisa tetap menularkan sebenarnya penerapan 5M yang disiplinlah yang diutamakan. “Jangan sampai kebijakan yang restriktif, seperti model sertifikat vaksin sekarang ini, justru dapat menimbulkan bunuh diri ekonomi (economic suicide) yang akhirnya berdampak negatif pula terhadap kesehatan masyarakat, belum lagi aspek ketidak adilan sosial yang akan ditimbulkannya mengingat ketimpangan distribusi vaksin antar wilayah,” imbuh pemegang MA bidang Ekonomi dari New York University ini.

Baca juga : Menteri Agama Tegaskan Pengajuan Bantuan Musala dan Masjid Tidak Perlu Proposal

Farouk melanjutkan bahwa Departemen Kesehatan sendiri pun melalui juru bicaranya Dr. Siti Nadia Tarmizi telah mengungkapkan tantangan terbesar untuk vaksinasi Covid-19 adalah terkait suplai vaksin itu sendiri dimana Indonesia masih memiliki ketergantungan dari produsen terkait ketersediaanya, belum lagi persoalan tenaga vaksinator yang terbatas, dan rumitnya prosedur distribusi vaksin Pfizer. 

“Untuk meningkatkan tingkat vaksinasi dimasyarakat, yang perlu diperhatikan justru memastikan ketersediaan vaksin diberbagai pelosok negeri, faktanya animo masyarakat di berbagai daerah cukup tinggi untuk mendapatkan vaksin, terlihat dari kerumunan-kerumunan yang terjadi dibanyak tempat, yang sebenarnya tidak boleh terjadi jika manajemen distribusi vaksin bisa berjalan dengan baik, bukan malah dengan menggunakan pendekatan restriktif yang counterproductive, karena hanya mempersulit kondisi masyarakat yang sedang sulit dan juga pemulihan ekonomi nasional,” tutup Farouk. ***

Halaman:

Editor: Muhamad Junaidi Amra

Sumber: PKS


Tags

Artikel Pilihan

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah

x