Network
"Bicara gizi, kami harap gurunya juga mendapatkan asupan gizi. Itu perlu dipertimbangkan juga," tambah Iman.
Iman juga melanjutkan bahwa dana BOS yang sekarang saja belum mampu sejahterakan guru, perbaiki fasilitas sekolah dan meningkatkan kualitas pendidikan.
Apalagi data statistik menunjukan ada sekitar 60 persen ruang kelas SD dalam kondisi rusak, harusnya ini juga menjadi perhatian dari presiden yang nanti akan ditetapkan oleh KPU.
"Apalagi kalau harus menanggung beban makan siang gratis. Kita perlu mendiskusikan ini secara serius ketika presiden terpilih nanti sudah ditetapkan KPU,” ujarnya Iman melanjutkan.
Tidak sampai disitu, Iman juga menjelaskan bahwa dana BOS dari APBN terus mengalami penurunan hingga miliaran rupiah, tentunya jika dibebankan dengan biaya makan siang akan mengorbankan sektor belanja sekolah lainnya.
“Misal, dari 2022 ke 2023, dana BOS berkurang hingga Rp539 miliar. Jadi kalau menggunakan dana BOS, dikhawatirkan akan mengorbankan pembiayaan sektor lain yang lebih esensial dalam belanja sekolah, seperti upah guru honorer," jelas Iman yang juga sebagai guru swasta.
Selaras dengan pernyataan Iman, Feriyansyah sebagai Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan (Litbang) P2G juga mengatakan bahwa progam tersebut harus dibicarakan secara detail.
Sebab program tersebut merupakan janji dari Capres dan Cawapres yang belum dinyatakan menang oleh KPU, TKN Prabowo-Gibran harus melaksanakan dialog terbuka untuk publik dan akademisi terkait pembahasan makan siang gratis.
"Bagi siswa Indonesia ini kabar baik karena ada jaminan mereka pasti mendapatkan makan di sekolah. Namun ini adalah janji dari pasangan Calon Presiden yang belum dinyatakan menang oleh KPU," ujar Feri.
Feri juga menjelaskan jika program makan siang gratis ini dilaksanakan harus melihat contoh dari negara lain yang sudah lebih dulu menerapkan kebijakan ini.
