Network
TERAS GORONTALO - Adanya pasal mengenai perzinahan di dalam Rancangan Undang -Undang Hukum Pidana (RKUHP), membuat resah para pengusaha.
Mereka melihat keberadaan pasal tersebut dapat menghambat bahkan merugikan dunia pariwisata dan usaha perhotelan.
Dengan adanya pasal tersebut direspon langsung oleh Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Budi Santoso Sukamdani.
Dikutip dari Antara, Hariyadi Budi Santoso Sukamdani menyatakan pasal perzinaan yang dimasukkan ke dalam Rancangan Undang-Undang Kitab Hukum Pidana (RKUHP) dapat merugikan dunia usaha terutama di bidang pariwisata dan perhotelan.
Baca Juga: Kasus Gagal Ginjal Meningkat, Dokter Himbau Hindari Paracetamol
Hariyadi menyatakan pidana perzinahan erat kaitannya dengan perilaku moral namun perbuatan tersebut termasuk ranah privat.
“Dapat dipahami bahwa aturan pidana perzinaan sangat erat kaitannya dengan perilaku moral, namun sesungguhnya perbuatan itu termasuk pada ranah privat yang seharusnya tidak diatur oleh negara dan tak dianggap sebagai perbuatan pidana,” kata dia dalam konferensi pers yang dipantau secara virtual, Jakarta, Kamis.
Berdasarkan asas teritorial, setiap orang yang masuk ke wilayah Indonesia wajib tunduk terhadap hukum yang berlaku di Indonesia. Jika pasal perzinaan dimasukkan ke dalam RKUHP, lanjutnya, maka bagi turis asing yang tidak terikat hubungan pernikahan dapat dijerat oleh aturan pidana tersebut.
“Implikasinya, wisatawan asing akan beralih ke negara lain di mana hal tersebut juga berpotensi menurunkan kunjungan wisatawan di Indonesia,” ucap Hariyadi.
