TERAS GORONTALO - Kematian Tangmo Nida masih menjadi perhatian publik Thailand dan masyarakat internasional.
Di tengah pengungkapan penyebab kematian Tangmo Nida, negara Thailand juga sedang menghadapi kelompok separatis selatan.
Kini, memasuki Ramadan, pemerintah Thailand dan pemberontak separatis selatan menyepakati gencatan senjata selama bulan puasa Ramadan.
Kesepakatan gencatan senjata selama Ramadan antara pemerintah Thailand dan pemberontak separatis selatan dilakukan di Kuala Lumpur, Malaysia pada Jumat 1 April 2022.
Diharapkan, kesepakatan gencatan senjata selama Ramadan antara pemerintah Thailand dan pemberontak separatis selatan itu mengarah pada solusi yang lebih baik lagi.
“Kedua pihak utama sepakat untuk menghentikan aktivitas kekerasan sepanjang bulan Ramadan dari 3 April hingga 14 Mei,” kata Anas Abdulrahman, yang memimpin delegasi Barisan Revolusi Nasional (BRN) dalam pembicaraan damai yang telah berlangsung di ibu kota Malaysia itu seperti dilansir TerasGorontalo.com dari Bangkok Post.
“Kesepakatan itu adalah langkah membangun kepercayaan untuk membuka jalan bagi kesepakatan damai yang kongkrit,” katanya pada konferensi pers setelah putaran keempat negosiasi.
Pernyataannya Anas Abdulrahman setelah menyusul dua hari pembicaraan tatap muka di sebuah hotel di pinggiran Kuala Lumpur dengan delegasi Thailand yang dipimpin oleh Jenderal Wanlop Rugsanaoh.
Baca Juga: Tangmo Nida Diikat Pakai Jaket Menyerupai Ikatan Taekwondo? Ini Klarifikasi Tim SAR
Putaran terakhir pembicaraan difasilitasi oleh Abdul Rahim Noor, mantan kepala polisi federal Malaysia.
Para pihak terakhir bertemu pada bulan Januari, ketika mereka mengusulkan untuk membentuk kelompok kerja bersama untuk menyempurnakan persyaratan luas yang telah mereka sepakati.
Dalam konferensi pers terpisah, Abdul Rahim Noor mengatakan pemerintah Thailand setuju tidak akan melakukan penggerebekan atau penangkapan apapun selama Ramadan.
Kedua belah pihak juga membahas mekanisme untuk mengizinkan anggota BRN yang tinggal di Malaysia untuk kembali ke Thailand dan mengunjungi keluarga mereka tanpa takut ditangkap.
Menurut Rahim, pada prinsipnya pemerintah telah menyetujui permintaan kelompok tersebut dengan syarat anggota yang kembali melapor ke pihak berwenang Thailand.
Selama pertemuan, kedua belah pihak meresmikan kesepakatan mereka dengan pertukaran dokumen yang ditandatangani berdasarkan tiga prinsip utama pengurangan kekerasan, konsultasi publik dan solusi politik.
Tiga orang dari kedua belah pihak akan bertindak sebagai penghubung untuk masing-masing dari tiga prinsip, menurut para negosiator.
Belum ada tanggal yang ditetapkan untuk putaran pembicaraan berikutnya.
Aktivitas separatis telah ada di provinsi perbatasan selatan yang mayoritas muslim selama beberapa dekade, tetapi pemberontakan berubah menjadi semakin ganas mulai tahun 2004 dan sejak itu telah merenggut sedikitnya 7.000 jiwa.
BRN hanyalah salah satu dari beberapa kelompok pemberontak etnis Melayu yang berjuang untuk negara merdeka atau entitas muslim yang lebih otonom di wilayah yang berbatasan dengan Malaysia.
Pemerintah Thailand telah mengadakan pembicaraan sebelumnya pada tahun 2015 dengan Dewan Permusyawaratan Patani, yang juga dikenal sebagai Mara Patani.
Tetapi negosiasi dihentikan pada awal 2019 dan pemerintah memutuskan untuk terlibat sebagai gantinya dengan BRN, yang terbesar dan paling kuat di antara kelompok pemberontak di Deep South yang bergolak.***