Misteri Konsorsium 303 Judi Online dan Kekaisaran Sambo Dibantah Polri, Ketua IPW Kembali Ungkap Data Baru

2 Oktober 2022, 17:28 WIB
Misteri Konsorsium 303 Judi Online dan Kekaisaran Sambo Dibantah Polri, Ketua IPW Kembali Ungkap Data Baru /Tangkapan layar YouTube Refly Harun/

TERAS GORONTALO – Isu konsorsium 303 judi online dan kekaisaran Sambo, sampai saat ini masih menjadi misteri.

Sejak Agustus 2022 lalu, desas-desus tentang konsorsium 303 judi online dan kekaisaran Sambo ini, telah beredar luas di media sosial.

Sayangnya, keberadaan konsorsium 303 judi online maupun kekaisaran Sambo hingga saat ini belum dapat dibuktikan kebenarannya.

Meski publik penasaran dengan hal tersebut, namun pihak Polri sendiri telah membantahnya, terutama tentang konsorsium 303 judi online.

Sebelumnya telah diberitakan jika publik sempat dibuat geger dengan beredarnya sebuah bagan konsorsium 303 judi online, di mana kekaisaran Sambo juga disebutkan.

Bagan tersebut ramai beredar di media online sosial, seiring dengan berjalannya penyidikan terhadap kasus pembunuhan berencana Brigadir J.

Di mana terkait bagan konsorsium 303 dan kekaisaran Sambo ini sendiri sudah pernah ditanyakan kepada Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, ketika menghadiri Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi III DPR RI, pada 24 Agustus 2022 lalu.

Ketika itu, Kapolri sudah sempat menyebutkan jika informasi tersebut sedang dalam pendalaman oleh Divisi Propam polri.

“Terkait dengan beberapa pertanyaan khususnya dengan masalah chart (diagram) yang tadi memunculkan apakah betul Kaisar Sambo dan gengnya terkait dengan masalah konsorsium demikian dengan chart lain, kami sedang melakukan pendalaman,” ungkap Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo kala itu.

Belakangan diketahui, berdasarkan penelusuran yang telah dilakukan Polri, disebutkan jika isu Konsorsium 303 Judi Online yang masih menjadi buah bibir masyarakat itu, tidak ada.

“Sudah ditanyakan ke Bareskrim, sementara hasilnya tidak ada," kata Kabag Penum Divisi Humas Polri, Kombes Pol Nurul Azizah, dikutip Teras Gorontalo dari PMJ News, Kamis, 29 September 2022.

Sementara itu, terkait penggunaan pesawat jet pribadi oleh Brigjen Pol Hendra Kurniawan, saat mengantarkan jenazah Brigadir J, sekaligus untuk memberi penjelasan kepada orang tua almarhum, masih belum mendapatkan jawaban memuaskan dari Polri.

Kadiv Humas Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo menyebutkan jika hal tersebut merupakan ranah dari Pembinaan dan Pengawasan Profesi (Wabprof) Divisi Propam Polri.

“Itu bagian daripada dari Timsus ya. Khususnya dari Wabprof ya,” pungkas Irjen Pol Dedi Prasetyo.

Dilansir dari kanal YouTube Irma Hutabarat-Horas Inang, Ketua IPW dalam acara podcast itu menyebutkan jika penggunaan jet pribadi oleh seorang aparat penegak hukum, harusnya dilaporkan pada pihak terkait, maksimal 30 hari setelah penggunaan.

Hal ini tentunya untuk menghindari timbulnya dugaan atau spekulasi tentang adanya gratifikasi dalam tubuh Polri.

Sayangnya, Ketua IPW menyebutkan jika penggunaan jet pribadi oleh Hendra Kurniawan itu, diduga tidak dilaporkan kepada pihak yang berwenang.

“Tidak dilaporkan. Karena 11 Juli penggunaannya, harusnya 11 Agustus dilaporkan. Tetapi saya kira, tidak. Karena kan dia sedang menjalankan tugas dalam kaitan yang penuh tanda tanya, terkait kematian Brigadir Yosua,” ucap Sugeng Teguh Santoso.

“Dia saya duga tidak akan laporkan. Karena kalau dilaporkan akan menjadi terbuka, bahwa ada intimidasi kepada keluarga Yosua,” lanjutnya menjelaskan.

Dia menilai jika hal tersebut sebenarnya sudah bisa menjadi dasar untuk dilakukan pemeriksaan awal oleh KPK.

“KPK bisa langsung melakukan penyelidikan terkait dengan ini. Pertanyaannya, KPK serius enggak ya?” tuturnya.

Sebab sudah menjadi rahasia umum bahwa data dari aviasi maupun manifest (daftar penumpang) terkait penerbangan yang dilakukan Hendra Kurniawan menggunakan jet pribadi itu, benar ada.

“Fakta ini, dari sisi fakta hukum sudah cukup lengkap. Ada peristiwanya, nama-nama orangnya, trafiknya, registernya, saksi dan operator. Ini kalau buat penyidikan sudah terang benderang,” jelas Sugeng Teguh Santoso.

Ini sebabnya dia berharap agar KPK dapat segera bergerak untuk melakukan penyelidikan, karena dengan begitu, bisa menstimulasi pihak Polri untuk ikut bertindak juga.

Ketua IPW kemudian menyebutkan bahwa tugas Kapolri saat ini adalah untuk mengungkap jaringan Konsorsium 303 Judi Online yang diduga dilindungi oleh oknum Polri.

Dalam hal ini oleh eks Kadiv Propam yang kini telah menjadi tersangka dalam kasus Brigadir J, yakni Ferdy Sambo, termasuk mencari tahu kemana saja aliran dana tersebut.

“Saya punya data aliran dana, dalam bentuk laporan keuangan. Ada polisi mendapatkan jatah dari Konsorsium untuk beli cerutu 21 juta. Itu satu kali transaksi. Kemudian ada lagi yang saat ini juga dia ada di Satgassus, dan sedang di patsus, mendapatkan handycam. Harganya sekitar 20-an juta,” jelasnya.

“Terus ada lagi biaya minum, makan, disebutnya biaya minum coklat, tapi jumlahnya 20 juta juga. Adalagi biaya bantuan tim cyber ke Amerika, US$ 40.000 (setara dengan Rp 600 juta). Itu ada dalam bentuk data tertulis saya terima,” ungkap Sugeng Teguh Santoso, membeberkan data milik IPW.

Data-data itulah yang dinilai oleh Ketua IPW sudah tidak bisa ditutup-tutupi lagi, dan harus segera diungkap oleh Kapolri, jika memang benar-benar serius ingin menegakkan hukum.

Sudah sangat terlihat betapa ‘hedonnya’ gaya hidup para anggota Polri, apalagi dengan adanya dugaan pemberian cerutu seharga puluhan juta rupiah.

Karena nilai tersebut sudah termasuk cukup tinggi, bahkan melebihi seorang konglomerat, padahal gaji pokok anggota Polri maupun tunjangan kinerjanya tidak sebesar itu.

Sebelumnya telah diberitakan jika Brigjen Pol Hendra Kurniawan diketahui mendapat perintah dari Ferdy Sambo pada tanggal 11 Juli 2022, untuk menemui keluarga Brigadir J di Jambi.

Tujuan keberangkatannya ini sendiri adalah untuk mengantarkan jenazah Brigadir J, sekaligus menjelaskan terkait kematian yang menimpa anak mereka, yang notabene adalah ajudan Ferdy Sambo.

Bersama-sama dengan Kombes Pol Agus Nurpatria, Kombes Pol Susanto, AKP Rifazal Samual, Bripda Fernanda, Briptu Sigit, Briptu Putu, dan Briptu Mika, Hendra Kurniawan berangkat dengan menggunakan jet pribadi.

Ini kemudian yang membuat pihak IPW mencium adanya ‘aroma amis’ keterlibatan mafia dalam kasus yang menyeret eks Kadiv Propam Polri itu, dan Konsorsium 303.

Disebutkan jika Markas Besar Judi Online Konsorsium 303 ini ternyata berada di Jalan Gunawarman, Jakarta Selatan dan hanya selemparan batu dari Mabes Polri.

Yang lebih menggemparkan lagi, pada saat masyarakat menjalani karantina di tahun 2020 hingga 2021, dan omset judi online meningkat pesat.

Markas Besar Judi Online itu menjadi tempat nongkrong bagi oknum aparat geng coklat, yang disinyalir sebagian besarnya adalah para mantan Jenderal.

“RBT, alias Bong, alias Robert Prianto Binosusatya, dalam catatan IPW merupakan Ketua Konsorsium Judi Online Indonesia, yang bermarkas di Jalan Gunawarman, Jakarta Selatan, dan hanya berjarak 200 meter dari Mabes Polri,” tutur Sugeng Teguh Santoso, dalam catatan tertulis IPW untuk Hendro Firlesso.

Dijelaskan juga bahwa sebelumnya, pada Juli 2020, eks Ketua Presidium IPW, almarhum Neta S Pane, ternyata sudah pernah meminta Tim Satgassus Merah Putih Polri, untuk mengambil tindakan tegas.

Neta S Pane bahkan menyarankan agar markas tersebut dibubarkan, guna menjaga Marwah Merah Putih.

“Satgassus Merah Putih yang selama ini sigap memburu bandar narkoba, tapi impoten dalam memberangus bandar judi online,” ujar Neta S Pane ketika itu, dikutip oleh Teras Gorontalo dari kanal YouTube Hendra Firlesso, Senin, 19 September 2022.

Atas dasar hal inilah, maka apa yang dinyatakan oleh almarhum Neta S Pane itu adalah benar adanya, di mana terbukti Konsorsium 303 Judi Online selama ini dilindungi oleh Satgassus Merah Putih.

Selain itu, Sugeng Teguh Santoso juga meminta agar Timsus bentukan Kapolri memeriksa adanya dugaan keterlibatan RBT dalam kasus yang menjerat Ferdy Sambo, dan kaitannya dengan Konsorsium 303.

Selain RBT alias Bong, nama Yoga Susilo juga ikut dikaitkan dengan Konsorsium 303, setelah namanya muncul dalam struktur organisasi judi online.

Direktur Utama PT Pakarti Putra Sang Fajar itu disebut-sebut IPW sebagai bos dari Konsorsium Judi Online di wilayah Jakarta.

Nama RBT alias Bong alias Robert Priantono Bonosusatya muncul ke permukaan, pasca Ketua IPW, Sugeng Teguh Santoso, menyebutnya sebagai pihak yang telah menyediakan pesawat jet pribadi untuk Hendra Kurniawan.

Jet pribadi yang digunakan Hendra Kurniawan ini adalah pesawat berjenis Bomber 900 XP, dengan penerbangan teregister di San Marino.

“Hendra Kurniawan dan rombongan berangkat ke Jambi menggunakan private jet jenis Bomber 900 XP dengan register penerbangan T7 yang teregister di San Marino,” ucap Sugeng Teguh Santoso, dikutip oleh Teras Gorontalo dari Berita Subang, Sabtu, 24 September 2022.

Tak hanya itu, Ketua IPW itu juga sempat menyinggung soal keberadaan RBT alias Robert sebagai sosok penting dalam Konsorsium 303, dan Satgassus Merah Putih yang dulu dipimpin oleh Ferdy Sambo.

Inilah sebabnya ketika itu, Ketua IPW meminta agar Timsus bentukan Kapolri memeriksa adanya dugaan keterlibatan RBT dalam kasus yang menjerat Ferdy Sambo, dan kaitannya dengan Konsorsium 303.

Akan tetapi terkait pernyataan Ketua IPW mengenai pesawat jet pribadi yang disebut-sebut disediakan olehnya untuk digunakan Hendra Kurniawan ke Jambi menemui keluarga Brigadir J, dibantah keras oleh RBT alias Bong.

“Tidak benar itu,” tegas RBT.***

Editor: Sutrisno Tola

Sumber: Berbagai Sumber

Terkini

Terpopuler