TERAS GORONTALO – Nama Ismail Bolong kian berkibar, usai video berisi pengakuannya viral di media sosial.
Dalam video berdurasi 2,33 menit tersebut, Ismail Bolong mengklaim jika dirinya bekerja sebagai pengepul batubara, dalam sebuah tambang ilegal.
Selain mengaku sebagai pengepul batubara, Ismail Bolong juga menyebut dirinya anggota polisi, yang bertugas di Satintelkam Polresta Samarinda, dengan pangkat Aiptu.
Baca Juga: Bukti Egghead Bukan Pulau Masa Depan, Inilah 5 Fakta One Piece Chapter 1066
Tak hanya itu, unsur lain yang menyebabkan video Ismail Semakin berada di atas awan adalah karena ucapan yang menyebutkan jika dirinya telah menyetor uang sejumlah Rp 6 miliar, kepada Kabareskrim Polri.
Tentu saja hal ini membuat geger masyarakat, karena sepengetahuan publik, jabatan Kabareskrim Polri saat ini diduduki oleh Komjen Pol Agus Andrianto.
Jika tudingan itu benar, maka salah seorang pejabat tinggi Polri yang selama ini mendapat kepercayaan masyarakat setelah bertindak tegas dalam kasus Sambo, ternyata terlibat dalam aktivitas ilegal.
Dalam video tersebut, Ismail Bolong menyebutkan jika dirinya menjadi pengepul batubara, di sebuah tambang ilegal yang ada di Desa Santan Ulu, Kecamatan Marang Kayu, Kabupaten Kutai Kertanegara.
Dikutip dari kanal YouTube Refly Harun, buntut dari kehebohan pernyataan seorang Ismail Bolong, mosi tidak percaya terhadap polisi mulai beredar.
Mosi tidak percaya ini dinyatakan langsung oleh Koalisi Masyarakat Sipil (KMS), Kalimantan Timur.
Koordinator KMS Kalimantan Timur, Herdiansyah Hamzah, meminta agar pihak Polri mendalami adanya dugaan keterlibatan seorang perwira tinggi polisi di kasus ini.
Baca Juga: One Piece: Seberapa Kuatkah Im Sama?
Dia menyebutkan bahwa video berisi pengakuan Ismail Bolong itu, justru semakin memperkuat dugaan masyarakat yang sudah ada sejak lama.
Dugaan yang dimaksud itu adalah keterlibatan anggota Polri, dalam gurita bisnis penambangan ilegal di Kalimantan Timur.
“Kami menyerukan kepada seluruh warga masyarakat untuk menyatakan mosi tidak percaya kepada aparat kepolisian jika keterlibatan anggota-anggotanya tidak diungkap ataupun kejahatan tambang ilegal ini tidak dengan serius ditangani sampai tuntas,” ucap Herdiansyah Hamzah.
Dia menilai, dengan munculnya video pengakuan Ismail Bolong yang menyingkap tabir gelap keterlibatan petinggi Polri dalam bisnis tambang ilegal, justru jadi momentum krusial untuk bersih-bersih.
Apalagi menurutnya, dari 151 tambang ilegal Kalimantan Timur berdasarkan data Koalisi, baru ada sekitar 3 kasus saja yang diproses hingga ke meja hijau.
“Pengakuan Ismail Bolong ini telah mengurai keterlibatan aparat kepolisian dalam kejahatan tambang ilegal. Hal yang sebenarnya telah diduga publik sejak lama,” tutur Herdiansyah Hamzah.
Selaku koalisi yang menaungi sebanyak 20 lintas organisasi, dan 26 individu di Kalimantan, maka pihak KMS menyatakan sikapnya dalam 3 aspek berikut :
1. Pengakuan atas keterlibatan anggota kepolisian ini, mengkonfirmasi dan menguatkan dugaan publik selama ini.
Jika lemahnya penegakan hukum terhadap kejahatan tambang ilegal, disebabkan oleh keterlibatan ataupun backup dari aparat penegak hukum sendiri.
2. Kabar mundurmya Ismail Bolong sebagai anggota kepolisian, bukan berarti kasus ini berhenti. Atas nama hukum dan keadilan, hukum harus ditegakkan, kejahatan tambang ilegal harus diungkap.
Oleh karena itu, Ismail Bolong berikut nama-nama aparat kepolisian baik yang disebut maupun yang tidak disebut, yang terlibat dalam kejahatan ini, harus diproses hukum sesegera mungkin.
3. Layaknya kejahatan, selalu dilakukan dengan cara saling bekerjasama (sindikat) dan secara rahasia (mafia).
Oleh karena itu, pernyataan Ismail Bolong yang menyebut jika kejahatan ini atas dasar inisiatif sendiri tanpa perintah atasan, sangat sulit untuk dipercaya.
Kami percaya jika kejahatan tambang ilegal ini dilakukan secara bersama-sama.
Dengan demikian, harus dikejar hingga ke akar-akarnya terhadap siapa saja pelaku kejahatan di lapangan, yang turut serta melakukan kejahatan, hingga pelaku yang memerintahkan kejahatan
4. Reformasi besar-besaran dalam tubuh kepolisian harus segera dilakukan, terutama berkaitan dengan keterlibatan anggotanya dalam bisnis haram seperti kejahatan tambang ilegal ini.
Dan reformasi tersebut tersebut hanya bisa dimulai dengan cara membersihkan anggota-anggotanya terlebih dahulu yang selama ini terlibat dalam kejahatan tersebut.
Sanksi tegas harus dijatuhkan.
5. Kami menyerukan kepada seluruh warga masyarakat untuk menyatakan mosi tidak percaya kepada aparat kepolisian.
Jika keterlibatan anggota-anggotanya tidak diungkap ataupun kejahatan tambang ilegal ini tidak dengan serius ditangani sampai tuntas.
Menanggapi hal tersebut di atas, Refly Harun, dalam kanal YouTube pribadi miliknya menyebutkan bahwa klarifikasi yang dilakukan Ismail Bolong, tidak ada gunanya sama sekali.
“Jadi, kendati Bolong sudah mengklarifikasi pernyataannya yang bocor, orang tetap tidak percaya. Orang tetap percaya pada versi pertamanya bahwa memang terjadi praktik seperti itu,” ucap Refly Harun.
Itulah sebabnya mengapa, perlu dilakukan 3 hal berikut, yaitu :
1. Lakukan proses investigasi terhadap praktik tambang yang melibatkan Bolong.
2. Coba diperiksa, kemana saja aliran dana yang dimiliki oleh Ismail Bolong.
3. Benarkah ada pengakuan yang dibuat Ismail Bolong, atas dasar tekanan dari Hendra Kurniawan.
“Semuanya berpotensi ke tindak pidana. Serta berpotensi dalam soal pelanggaran kode etik, yang bisa berujung dengan pemecatan,” jelas Refly Harun.
“Seperti yang dilakukan terhadap Hendra Kurniawan, yang sudah dipecat karena dianggap melakukan pelanggaran kode etik, ketika membantu sambo dan melakukan obstruction of justice,” sambungnya melanjutkan.
Pakar hukum tata negara ini berharap, apa yang terungkap lewat pernyataan Ismail Bolong, dapat menjadi entry point (pintu masuk) untuk melakukan beberapa hal, antara lain :
1. Mengurus kembali soal isu tambang ilegal, apalagi saat ini menjelang Pilpres (Pemilihan Presiden)
2. Kembali menggaungkan reformasi total di tubuh kepolisian, karena banyaknya perwira-perwira tinggi yang diduga terlibat dalam praktek-praktek ilegal.
“Dan ini mudah sekali membuktikannya, dengan melihat kehidupan mereka yang rata-rata mewah. Tidak tahu darimana sumber penghasilannya. Sementara kita tahu mereka itu bergaji. Kalau dia bintang dua, atau bintang tiga ya mungkin 30, 40, atau 50 juta per bulan saja. Dan rasanya tidak mungkin untuk membiayai kehidupan mewah, dengan penghasilan begitu,” pungkas Refly Harun.***