Network
TERAS GORONTALO – Sejak kasus Ferdy Sambo mencuat, Institusi Polri seakan semakin lekat dengan sejumlah bisnis hitam di Indonesia.
Isu perang bintang di tubuh Polri seolah kian menguat, terutama sejak beberapa petinggi Polri satu per satu tumbang, setelah dikabarkan terlibat dalam berbagai dugaan kasus pidana.
Perang bintang ini sendiri merupakan sebuah kiasan, yang berarti aksi saling serang antara perwira tinggi (Pati) Polri, terkait dugaan pelanggaran hukum yang mereka lakukan.
Sebelumnya publik telah dihebohkan dengan dugaan keterlibatan oknum anggota Polri dalam kasus judi online, dan beredarnya bagan Konsorsium 303 yang melibatkan nama Ferdy Sambo.
Kemudian aib petinggi Polri lainnya seolah kembali terkuak, setelah Irjen Pol Teddy Minahasa dituding terlibat dalam peredaran narkoba
Lalu yang teranyar adalah dugaan petinggi Polri dengan pangkat Komisaris Jenderal, terlibat dalam kasus tambang ilegal.
Ya, belum lama ini publik lagi-lagi dikejutkan dengan beredarnya sebuah video, yang berisi pernyataan dari seorang mantan anggota polisi, Ismail Bolong.
Di mana dia mengklaim jika dirinya telah menyetorkan uang sebesar Rp 6 miliar kepada Kabareskrim Polri, Komjen Pol Agus Andrianto.
Namun belakangan, isi video tersebut dibantah kembali oleh Ismail Bolong, setelah beredar viral di hadapan publik.
Bolong lalu menyampaikan permintaan maaf, dan menyebutkan jika dirinya berada dalam tekanan Hendra Kurniawan, saat membuat video tersebut.
Tak hanya mengaku berada di bawah intimidasi, namun Bolong juga sempat menyatakan keheranannya karena video itu beredar, di tengah mencuatnya kasus Ferdy Sambo dan Hendra Kurniawan.
Baca Juga: VIRAL! Polisi Tangkap Dua Pemeran Kebaya Merah
Menanggapi kehebohan yang tengah terjadi, dosen yang juga seorang aktivis Hak Asasi Manusia (HAM), Haris Azhar, memberikan pandangannya dalam acara podcast bersama Refly Harun.
Sebagaimana yang dikutip dari kanal YouTube Refly Harun, Haris Azhar menyebutkan bahwa sikap yang ditunjukkan polisi sekarang, terkesan sangat melindungi rezim saat ini.
Entah sudah berapa kali orang ditangkap, meski delik aduannya tidak mengharuskan untuk ditangkap.
Pun beberapa kejadian yang menggambarkan seseorang langsung ditangkap, tanpa dilakukan pemeriksaan terlebih dulu.
Secara psikologi, Haris Azhar menyebutkan bahwa tindakan tersebut merupakan salah satu cara untuk menghancurkan mental seseorang.
Oleh karena itu, apa pun rintangan yang menghadang, seseorang itu harus siap, jika memang ingin menjaga kritik dan keberimbangan.
“Menurut saya itu adalah syarat, menghadapi rezim yang seperti ini, dengan performa polisi yang sangat melindungi rezim, ya beginilah,” tuturnya.
“Dan memang terbukti beberapa petinggi Polisi di zaman rezim ini dapat posisi-posisi yang baik, pasca dari tugas pemolisian. Tito Karnavian, misalnya, jadi menteri,” ucap Haris Azhar, melanjutkan.
Selain itu, menurut pria kelahiran 10 Juli 1975 ini, oknum polisi juga memiliki kontribusi pada penggunaan pidana, dalam sengketa-sengketa bisnis.
“Saya kan punya kantor hukum, beberapa klien saya itu mungkin korban, tapi juga terbelit dalam praktek itu. Kadang-kadang misalnya ada hal yang memang ada kandungan pidananya, tapi juga ada yang enggak, atau dibuat-buat,” jelas Haris Azhar.
Maksudnya di sini, ada beberapa kasus yang sebenarnya bukanlah kasus pidana, namun hanya berdasarkan 1 buah bukti yang tidak kuat, lalu dijadikan bargaining untuk menghancurkan seseorang.
Baca Juga: Usai Membawa Jenazah Brigadir J di IGD, Supir Ambulans Heran Dirinya Disuruh Menunggu Sampai Subuh
“Dibilang masalah hukum enggak juga. Tapi, itu dibangun, diupayakan, kadang-kadang hanya dengan satu bukti, itupun juga buktinya enggak kuat. Lalu dipaksakan sebagai sebuah proses pidana, dalam rangka untuk membangun bargaining kepada musuh bisnisnya,” ujar Haris Azhar.
Memang belakangan ini semakin banyak keluhan yang menyebutkan jika seorang polisi menjalankan begitu banyak fungsi.
Dan beberapa orang yang menyampaikan keluhan itu, kemudian diketahui sempat dipermasalahkan, karena dinilai dengan sengaja memprovokasi masyarakat.
Akan tetapi sebenarnya, tujuan mereka mengungkapkan pendapat atas dasar cinta kepada negara, bukan karena ingin menjatuhkan polisi.
Justru mereka yang berani mengungkapkan pendapat karena ingin melihat anggota Polri tetap on the right track, serta menjalankan fungsi sebagai pelindung dan pengayom masyarakat.
Sayangnya selama ini, sikap polisi justru lebih terkesan mengambil keputusan lewat penegakkan hukum terlebih dulu.
Seolah mereka telah kehilangan wajah sebagai pelindung dan pengayom masyarakat.
Menurut penilaian Haris Azhar, hal ini disebabkan oleh beberapa hal, yaitu :
1. Kewenangan yang dimiliki tidak digunakan pada waktu atau momentum yang tepat
2. Ada beberapa polisi berpotensi, namun kurang dalam kapasitas yang seharusnya menjadi wewenangnya
3. Ketiadaan kapasitas itu dipengaruhi oleh keterikatan atau rasa hutang budi, atau ada juga yang melihatnya dari sudut pandang persaingan
“Sebenarnya saya juga kasihan sama polisi. Polisi itu kan kalau makin tinggi (jabatan), dia makin terjebak pada satu politisasi jabatan. Untuk dapat di posisi ini, posisi itu, tergantung dia dekat sama siapa, di dalam blok, yang ada dalam penguasa,” ungkap Haris Azhar.
Poinnya di sini, beberapa dugaan yang sebelumnya beredar tentang adanya geng di tubuh Polri, belum tentu benar, namun tidak sepenuhnya salah.
Semua dugaan tersebut muncul, karena memang hal tersebut sangat terlihat dalam setiap diskusi informal.
“Dalam diskusi informal ada blocking-blocking, yang muncul dalam perdebatan atau diskusi-diskusi atau bisik-bisiknya di dunia politik ini,” beber Haris Azhar.
Menurut alumni Universitas Trisakti itu, dimana pun institusi Polri ini berada, pasti sarat akan nilai politis.
Di Indonesia sendiri, secara ketatanegaraan, Kapolri itu ditunjuk oleh Presiden dan bertanggung jawab juga kepada Presiden.
“Artinya tidak ada batas antara ‘kau Presiden’ dengan ‘aku Kapolri’. Jadi, dia mengemban fungsi politis atau amanat politis dari Presiden,” tutur Haris Azhar.
Atas dasar inilah dia menilai jika kemudian segala sesuatu yang dilakukan Kapolri akan cenderung bersifat personal karena sarat akan muatan politis.
“Itu jadi personal. Bahkan, memilih di bawahnya di Kapolri saja, saya meyakini dan saya tahu, ada aturan-aturan ketatanegaraan atau sistem pemerintahan yang harus minta persetujuan dari Presiden, untuk ngasih tahu,” ucap Haris Azhar.
Lebih lanjut lagi, dia menerangkan bahwa menjadi bagian dari kepolisian, sudah pasti akan terlibat dalam nuansa politis.
Dan pastinya, menurut lulusan S2 Universitas Essex ini, hal itu akan sangat mempengaruhi profesionalisme pekerjaan, yang seharusnya dia utamakan.
“Jadi memang polisi itu pasti politis di satu hal. Di hal yang lain dia diuji dengan profesionalisme kewenangannya. Persoalannya sekarang bagaimana dia bisa profesional kalau makin tinggi (jabatan), dia harus nge-klik dengan si penguasa kekuasaan ini,” terang Haris Azhar, dikutip Teras Gorontalo dari kanal YouTube Refly Harun, Senin, 07 November 2022.
Mantan Wakil Ketua INFID Indonesia itu menambahkan bahwa akibat yang ditimbulkan karena harus mengutamakan kepentingan penguasa, adalah kurangnya kapasitas yang seharusnya menjadi wewenangnya.
Karena dalam setiap keputusan yang dibuat, seorang polisi harus mengutamakan kepentingan pihak yang berwenang terlebih dahulu.
“Sementara Presiden ini mungkin waktu kampanye, punya janji apa, dibantu apa, orientasinya mungkin sebesar apa atau sekecil apa. Jadi kewenangan-kewenangan itu harus meraba-raba, jangan sampai mengganggu kepentingan ornamen atau alat atau bahan bakar si penguasa,” pungkas Haris Azhar.***
