Film Dokumenter Dirty Vote ungkap Fakta Kecurangan Pemilu Demi Kekuasaan

- 11 Februari 2024, 21:05 WIB
Poster film Dirty Vote (kiri) dan ilustrasi Jokowi (kanan).
Poster film Dirty Vote (kiri) dan ilustrasi Jokowi (kanan). /Kolase foto X @idbaruid dan Pikiran Rakyat/Fian Afandi/



TERAS GORONTALO - Jelang hari pemilihan pada 14 Februari 2024, sebuah film dokumenter yang mengangkat desain kecurangan pemilu digagas oleh masyarakat sipil saat tahapan kampanye pemilu telah berakhir.

Film tersebut diberi judul"Dirty Vote" yang disiarkan di kanal YouTube pada Minggu, 11 Februari 2024, yang bertepatan dengan masa tenang pemilu 2024 pada pukul 11.00 WIB dengan momentum 11.11.

Dalam film ini, sang sutradara menghadirkan sejumlah fakta yang bersumber dari video dan berita dari sumber yang kredibel.

Film dokumenter eksplanatori berjudul "Dirty Vote" ini dibintangi oleh tiga ahli hukum tata negara yaitu Zainal Arifin Mochtar, Bivitri Susanti, dan Feri Amsari.

Dikutip dari Jambi Pikiran Rakyat https://jambi.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-3467704445/film-dokumenter-dandhy-dwi-laksono-tentang-pemilu-dirty-vote-diluncurkan-ini-link-nonton, para ahli tersebut menguraikan bagaimana memenangkan pemilu dengan menggunakan instrumen kekuasaan meskipun prosesnya melanggar bahkan merusak tatanan dalam berdemokrasi.

Dikatakan, dengan memanfaatkan kuatnya kekuasaan serta hebatnya infrastruktur, secara terbuka diperlihatkan dipublik demi mempertahankan status quo.

Mengacu pada fakta dan data, penjelasan tiga ahli hukum tata negara ini disampaikan jenis-jenis kecurangan berdasarkan analisa hukum tata negara.

Alat Peraga Kampanye Masih Bertebaran Sederhananya menurut Bivitri Susanti, dalam film ini menyajikan rekaman sejarah tercederainya demokrasi dibangsa ini suatu saat. Pasalnya, secara terang-terangan kekuasaan disalahgunakan oleh mereka yang dipilih dijalan demokrasi itu.

“Bercerita tentang dua hal. Pertama, tentang demokrasi yang tak bisa dimaknai sebatas terlaksananya pemilu, tapi bagaimana pemilu berlangsung. Bukan hanya hasil penghitungan suara, tetapi apakah keseluruhan proses pemilu dilaksanakan dengan adil dan sesuai nilai-nilai konstitusi. Kedua, tentang kekuasaan yang disalahgunakan karena nepotisme yang haram hukumnya dalam negara hukum yang demokratis,” kata Bivitri dalam siaran pers yang diterima Jambian.ID, Minggu (11/2/2024).

Bivitri mengingatkan, sikap publik menjadi penting dalam sejarah ini. Apakah praktik lancung ini akan didiamkan sehingga demokrasi yang berorientasi kekuasaan belaka akan menjadi normal yang baru?

“Atau kita bersuara lantang dan bertindak agar republik yang kita cita-citakan terus hidup dan bertumbuh. Pilihan Anda menentukan,” katanya.

Sementara itu, menurut Feri Amsari, pemilu memiliki esensi atas rasa cinta tanah air. Pembiaran kecurangan dalam pemilu sama saja merusak tatanan bangsa Indonesia

“Dan rezim yang kami ulas dalam film ini lupa bahwa kekuasaan itu ada batasnya. Tidak pernah ada kekuasaan yang abadi. Sebaik-baiknya kekuasaan adalah, meski masa berkuasa pendek, tapi bekerja demi rakyat. Seburuk-buruknya kekuasaan adalah yang hanya memikirkan diri dan keluarganya dengan memperpanjang kuasanya,” jelas Feri.

Diketahui, film dokumenter ini disutradarai Dandhy Dwi Laksono. "Dirty Vote" merupakan film keempat yang disutradarai Dandhy yang mengambil momentum pemilu ditahun 2024.

Melalui rumah produksi WatchDoc, pada 2014 Dandhy telah meluncurkan film “Ketujuh”, yang pada masa itu menghadirkan sosok Jokowi dielu-elukan sebagai pembawa harapan baru.

Selanjutnya pada 2017, Dandhy menyutradarai “Jakarta Unfair” tak berapa lama menjelang Pilkada DKI Jakarta. Dua tahun kemudian, Film Sexy Killers tembus 20 juta penonton di masa tenang pemilu 2019.

Film dokumenter Sexy killers ini membuka jaringan oligarki yang melekat pada kedua pasangan calon yang tengah bertarung pada masa Jokowi – Maruf Amin versus Prabowo-Hatta.

Menurut Dandhy lagi, Film dokumenter Dirty Vote sebagai informasi dan tontonan yang reflektif di masa tenang pemilu.

Dia berharap, masa tiga hari yang sangat penting menjelang hari pemilu 2024, Dirty Vote ini mampu mengedukasi rakyat Indonesia serta banyak ruang dan forum diskusi yang digelar.

"Ada saatnya kita menjadi pendukung capres-cawapres. Tapi hari ini, saya ingin mengajak setiap orang untuk menonton film ini sebagai warga negara." ungkapnya.

Sebagai informasi, berbeda dengan film-film dokumenter sebelumnya di bawah bendera WatchDoc dan Ekspedisi Indonesia Baru, Dirty Vote lahir dari kolaborasi lintas CSO. Ketua Umum SIEJ sekaligus produser, Joni Aswira mengatakan, dokumenter ini sesungguhnya juga memfilmkan hasil riset kecurangan pemilu yang selama ini dikerjakan koalisi masyarakat sipil.

Biaya produksinya dihimpun melalui crowd funding, sumbangan individu dan lembaga. “Biayanya patungan.

Selain itu Dirty Vote juga digarap dalam waktu yang pendek sekali sekitar dua minggu, mulai dari proses riset, produksi, penyuntingan, hingga rilis. Bahkan lebih singkat dari penggarapan End Game KPK (2021),” katanya.

20 lembaga lain yang terlibat kolaborasi dalam film ini ialah: Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Bangsa Mahardika, Ekspedisi Indonesia Baru, Ekuatorial, Fraksi Rakyat Indonesia, Greenpeace Indonesia, Indonesia Corruption Watch, Jatam, Jeda Untuk Iklim, KBR, LBH Pers, Lokataru, Perludem, Salam 4 Jari, Satya Bumi, Themis Indonesia, Walhi, Yayasan Dewi Keadilan, Yayasan Kurawal, dan YLBHI. Link Nonton Banyak orang yang kesulitan untuk mengakses film Dirty Vote, untuk itu Jambian.ID memberikan link nonton agar publik lebih peduli kepada demokrasi yang sehat, adil dan bersih. ***

Editor: Budyanto Hamjah

Sumber: JAMBI PIKIRAN RAKYAT


Tags

Artikel Pilihan

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah

x