Network
TERAS GORONTALO – Diduga tidak sesuai spesifikasi dalam kontrak, Pemerintah Kota (Pemkot) Madiun, Jawa Timur, menolak pengadaan 4.880 unit laptop senilai Rp35,7 miliar yang sudah diterimanya.
Dilansir dari ANTARANEWS.com, Senin 3 Januari 2022, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Laptop Pemkot Madiun Noor Aflah di Madiun, Kamis mengatakan 4.880 unit laptop yang ditolak tersebut merupakan hasil pengadaan program laptop gratis tahap kedua tahun anggaran 2021.
"Untuk laptop tahap dua sejatinya semua laptop sudah datang dan sudah kami lakukan pengecekan dengan menggandeng Politeknik Negeri Madiun (PNM). Laptop berfungsi dengan baik, tetapi ada ketidaksesuaian dengan kontrak. Sehingga sesuai aturan e-purchasing (e-katalog), kami harus menolaknya," ujarnya.
Baca Juga: Polisi Buru Pencuri 4 Ban Mobil Ambulans Milik Puskesmas Curup
Menurut dia, sesuai spesifikasi, pengadaan 4.880 unit laptop gratis tahap kedua tahun anggaran 2021 tersebut bermerek Axioo Mybook Pro G5 (8H9) dengan memori DDR4, namun barang yang datang hanya dilengkapi dengan memori DDR3.
Karenanya, kata dia, program laptop yang seharusnya sudah bisa didistribusikan kepada siswa pada Januari 2022 terpaksa batal. Pemerintah tidak mau mengambil risiko jika kemudian anak-anak atau pihak sekolah harus terlibat karena permasalahan pengadaan laptop yang tentu akan menjadi barang bukti.
Karena itu, menurut Noor Aflah, langkah penolakan dilakukan dengan risiko progam laptop tahun anggaran 2021 tersebut batal dilaksanakan.
"Yang jelas tidak bisa diteruskan. Kalaupun pihak penyedia bersedia mengganti, waktunya juga sudah tidak memungkinkan," kata dia.
Baca Juga: Konsumsi 4 Buah Ini Ampuh Turunkan Kadar Asam Urat
