Network
TERAS GORONTALO - Manurung, seorang pengamat kebijakan publik dari Universitas Indonesia (UI), memberikan tanggapan positif terhadap kebijakan baru yang mengharuskan kepesertaan BadanPenyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan sebagai salah satu syarat dalam pembuatan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK).
Baca Juga: BPJS Kesehatan Jadi Syarat Pembuatan SKCK, Simak Daftar Lokasi Uji Cobanya disini!!
Berita ini, dilansir Teras Gorontalo dari Antara dalam pertemuan di Jakarta pada Kamis (29/2), Lisman menilai bahwa kebijakan ini merupakan langkah efektif dalam integrasi pendataan warga.
Menurutnya, kebijakan ini dapat membantu mengurangi sejumlah masalah yang mungkin muncul, sebab data dari BPJS Kesehatan dan Kepolisian akan terintegrasi dengan lebih akurat.
Dengan adanya integrasi data ini, pemerintah dapat memiliki gambaran yang lebih jelas dan tepat mengenai kondisi kesehatan dan catatan kepolisian warganya.
Hal ini tentunya akan sangat membantu dalam pengambilan kebijakan dan peningkatan pelayanan publik di masa mendatang.
Terdapat enam wilayah yang akan di uji coba untuk kebijakan terkait kepesertaan BPJS Kesehatan dalam pembuatan SKCK.
Adapun, enam Polda tersebut di antaranya:
1. Kepulauan Riau
2. Jawa Tengah
3. Kalimantan Timur
4. Sulawesi Selatan
5. Bali
6. Papua Barat
***
Baca Juga: Bingung Mencari Nama Penerima Bantuan? Berikut Cara Cek Data Penerima Bansos dari Pemerintah
