Network
"Jika merujuk pada hasil penghitungan sementara oleh KPU, menyebutkan bahwa perolehan kursi di DPRD praktis baru PDIP yang memenuhi syarat untuk mengusung calon kepala daerah," ujarnya.
Kedua, kata Fery Liando, wajib mempertimbangkan efektifitas penyelenggaraan pemerintahahan.
Dalam Undang Undang nomor 10 tahun 2016 tentang Pilkada menyebutkan, bahwa dalam hal suatu parpol tidak memiliki kursi minimal 20 persen dari total 45 kursi di DPRD.
Maka parpol tersebut bisa bergabung atau mengajak parpol lain yang memiliki kursi di DPRD sampai jumlah kursi DPRD (minimal 9) sebagai sayarat pencalonan dapat terpenuhi.
Namun demikian, kebijakan pengabungan 2 atau lebih parpol dalam mengusung calon kepala daerah kerap bermasalah di Sulut.
"Karena gabungan yang berasal dari dua atau tiga parpol maka kepentingannya berbeda-beda satu sama lain. Kepala dserah yang berasal dari partai A dan wakil kepala daerah yang berasal dari partai B kebanyakan tidak bisa menyelesaikan kepemimpinan mereka diakhir periode dengan hubungan harmonis," ujarnya.
Ia menjelaskan, ada yang baru menjabat tiga bulan sudah konflik. Jika kepala daerah dan wakil kepala daerahnya konflik, maka akan berdampak buruk bagi pelayanan publik.
"Penggabungan beberapa parpol dalam mengusung kepala daerah juga banyak mengandung sisi buruk. Pengalaman pada pilkada sebelumnya, ada parpol dan anggota DPRD diduga memperjualbelikan kursinya kepada bakal calon agar ketentuan persyaratan dapat terpenuhi," katanya.
Ketiga, dapat juga mempertimbangkan kelembagaan partai politik pengusung. Pilpres dan Pilkada memiliki dinamika politik yang berbeda.
Salah satu kekuatan calon pilpres adalah kekuatan relawan. Posisi parpol tidak begitu efektif. Namun di pilkada, dinamikanya sangat lain.
