Makan Siang Gratis Pakai Dana BOS Tuai Kontroversi, P2G: Ambil Jatah Makan Guru Honorer

3 Maret 2024, 12:00 WIB
Program makan siang gratis untuk anak SD yang disebut TKN Prabowo-Gibran menggunakan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tuai kontroversi /

TERAS GORONTALO - Program makan siang gratis untuk anak SD yang disebut TKN Prabowo-Gibran menggunakan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) menuai kontroversi.

Seperti yang diketahui, program tersebut merupakan visi unggulan dari Paslon Capres dan Cawapres Prabowo-Gibran pada Pemilu tahun 2024 yang telah berlangsung pada 14 Februari lalu.

Baca Juga: Disebut Permainan Catur Kedua Jokowi, Kini Nasdem Buka Suara Terkait Pertemuan Presiden dan Surya Paloh

Belum ditetapkan sebagai pemenang namun program makan siang gratis sudah ramai dibicarakan publik dan menuai kritikan karena rencananya akan menggunakan dana BOS.

Mengutip dari PRMN, Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) mengomentari wacana makan siang gratis yang akan menggunakan dana BOS tersebut dengan beragam alasan.

Iman Zanatul Haeri selaku kepala bidang advokasi guru P2G mengatakan bahwa pihak mereka dengan tegas menolak apabila kebijakan makan siang gratis harus menggunakan dana BOS.

Iman mengatakan, alasan pertama penolakan dari P2G yakni sebagian besar dana BOS digunakan untuk membayar gaji guru honorer dan sama saja memberi makan gratis siswa tetapi mengambil jatah makan guru.

“Pertama, sebagian besar dana BOS dipakai untuk membayar gaji guru dan tenaga pendidik honorer. Ini sama saja dengan memberi makan gratis siswa dengan cara mengambil jatah makan para gurunya. Sebab ada guru honorer yang hanya mengandalkan dana BOS,” tegas Iman pada Sabtu, 2 Maret 2024, mengutip dari PRMN.

Iman juga menambahkan, jika program makan siang gratis telah ditetapkan nanti jangan hanya siswa yang diperhatikan tetapi kebutuhan gizi guru juga harus terpenuhi.

"Bicara gizi, kami harap gurunya juga mendapatkan asupan gizi. Itu perlu dipertimbangkan juga," tambah Iman.

Iman juga melanjutkan bahwa dana BOS yang sekarang saja belum mampu sejahterakan guru, perbaiki fasilitas sekolah dan meningkatkan kualitas pendidikan.

Apalagi data statistik menunjukan ada sekitar 60 persen ruang kelas SD dalam kondisi rusak, harusnya ini juga menjadi perhatian dari presiden yang nanti akan ditetapkan oleh KPU.

"Apalagi kalau harus menanggung beban makan siang gratis. Kita perlu mendiskusikan ini secara serius ketika presiden terpilih nanti sudah ditetapkan KPU,” ujarnya Iman melanjutkan.

Tidak sampai disitu, Iman juga menjelaskan bahwa dana BOS dari APBN terus mengalami penurunan hingga miliaran rupiah, tentunya jika dibebankan dengan biaya makan siang akan mengorbankan sektor belanja sekolah lainnya.

“Misal, dari 2022 ke 2023, dana BOS berkurang hingga Rp539 miliar. Jadi kalau menggunakan dana BOS, dikhawatirkan akan mengorbankan pembiayaan sektor lain yang lebih esensial dalam belanja sekolah, seperti upah guru honorer," jelas Iman yang juga sebagai guru swasta.

Selaras dengan pernyataan Iman, Feriyansyah sebagai Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan (Litbang) P2G juga mengatakan bahwa progam tersebut harus dibicarakan secara detail.

Sebab program tersebut merupakan janji dari Capres dan Cawapres yang belum dinyatakan menang oleh KPU, TKN Prabowo-Gibran harus melaksanakan dialog terbuka untuk publik dan akademisi terkait pembahasan makan siang gratis.

"Bagi siswa Indonesia ini kabar baik karena ada jaminan mereka pasti mendapatkan makan di sekolah. Namun ini adalah janji dari pasangan Calon Presiden yang belum dinyatakan menang oleh KPU," ujar Feri.

Feri juga menjelaskan jika program makan siang gratis ini dilaksanakan harus melihat contoh dari negara lain yang sudah lebih dulu menerapkan kebijakan ini.

Seperti India yang sukses menurunkan angka stunting lewat makan siang gratis tetapi terus memperhatikan kadar nutrisi makanan dan ada pengawasan standar gizi disetiap sekolah.

Program makan siang gratis juga pernah gagal dilaksanakan, seperti pada tahun 2020 di Amerika Serikat, kegagalan bukan karena situasi pandemi melainkan sebagian anak tidak mengambil jatah makan mereka karena berlabel hanya untuk orang miskin.

Feri juga mengatakan, melihat beberapa contoh negara yang sudah melaksanakan kebijakan makan siang gratis tentu program ini harus dilakukan dengan hati-hati dan memperhatikan kondisi lapangan.

"Tentunya ini harus bisa kita hindari jika program ini dijalankan nanti," tutup Feri, mengutip dari PRMN.***

Baca Juga: Jejak Perjalanan Ahok Dari Komisaris Utama Pertamina Kemudian Kini Mengundurkan Diri Demi Mendukung Ganjar

Editor: Siti Nurjanah

Sumber: PRMN

Tags

Terkini

Terpopuler