Network
TERAS GORONTALO – Sitem permberian Vaksin COVID-19 oleh pemerintah, mendapat kritik dari Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI) Jusuf Kalla (JK).
Hal itu disampaikan JK Kalla saat meninjau pelaksanaan vaksinasi, di Jakarta, Minggu, 29 Agustus 2021.
Menurut JK, pemberian vaksin tidak sama dengan pembagian bantuan sosial (bansos) sembako, sehingga mekanisme pemberian vaksin tersebut harus cepat dan tidak memperumit masyarakat.
Hal ini sebagimana dilansir Teras Gorontalo dari PikiranRakyat yang dikutip dari Antara berjudul “JK Kritik Sistem Pemberian Vaksin Berbeda dengan Bansos: Kalau Vaksin, Mana Ada Orang Disuntik 2 Kali Sehari”.
Baca Juga: Target Vaksinasi COVID-19 di 27 Daerah di Jawa Barat Sasar 37 Juta Warga
"Saya selalu bilang vaksin itu beda dengan pembagian sembako. Kalau pembagian sembako, orang mau saja menerima sampai lima kali sehari, untuk itu perlu diverifikasi," kata Jusuf Kalla.
Sedangkan bagi yang ingin divaksin COVID-19, ujar JK, masyarakat tidak perlu dipersulit dengan mendaftar secara daring ke Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan harus mendapatkan tiket.
"Kalau pembagian sembako memang harus dicek, tetapi kalau vaksin, mana ada orang mau disuntik dua kali dalam satu hari. Ndak ada. Tidak ada orang mau disuntik dua kali sehari, dua kali dalam sebulan pun dipaksa-paksa baru mau," ujarnya.
JK mengatakan Pemerintah tidak perlu khawatir akan adanya potensi kecurangan dari masyarakat untuk mendapatkan dosis vaksin melebihi dari yang seharusnya diterima masyarakat.
