TERAS GORONTALO - Mantan Kadiv Propam Irjen Ferdy Sambo yang merupakan tersangka dalam pembunuhan berencana terhadap ajudannya Brigadir J atau Nofriansyah Yosua Hutabarat masih menjadi perhatian publik.
Isu kaisar Sambo yang ditujukan kepada Ferdy Sambo membuat publik beropini atas kekuasaan yang dipegang oleh seorang Ferdy Sambo seberapa besar hingga 6 perwira Polri mendapat sanksi hingga pemberhentian dengan tidak hormat (PDTH) atau pemecatan dalam kasus tewasnya Brigadir J.
Dilansir Teras Gorontalo dari Seputar Tangsel, Ketua Komnas HAM Taufan Damanik mengingatkan penyidik pada kekuatan Ferdy Sambo.
Taufan Damanik mengatakan bahwa kekuatan Ferdy Sambo masih ada. Ferdy Sambo memiliki banyak uang, yang mampu membayar pengacara hebat berapapun jumlahnya.
"Dia punya duit banyak, pengacara top di Indonesia berapa orang, dia bisa bayar untuk membela dia. Jaksanya bisa keteteran menghadapinya," ujar Taufan Damanik.
Beda halnya dengan apa yang disampaikan oleh Rocky Gerung dalam Youtube Official Rocky Gerung.
Rocky Gerung menilai suhu kasus Ferdy Sambo yang membunuh Brigadir J arahnya sudah ke politik, sebab saat ini sudah memasuki tahun politik.
"Semua orang juga merasa ini sekaligus aja, coba kita lepaskan yang dulu beban itu, beban pertama itu kepada Kapolri untuk memperlihatkan keseriusan mengawasi dan mempercepat persidangan," kata Rocky Gerung.
Meski persoalan politis tidak lagi percakapkan, tetapi lanjut Rocky Gerung, jika Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo masih lambat.
"Atau masih berupaya untuk menemukan terasa kayak ada upaya mencari 'win win solutions' gitu (dalam penanganan kasus Ferdy Sambo ini)," katanya di YouTube Rocky Gerung Official, Minggu 4 September 2022.
"Itu yang menyebabkan orang juga, agak jengkel di depan mata, semua sudah terjadi, kemudian kok melambat akhirnya tuh," jelas Rocky Gerung.
Menurut Rocky Gerung kemungkinan lambatnya penanganan Polri terhadap kasus pembunuhan Brigadir J oleh Ferdy Sambo cs itu dikarenakan apa yang disampaikan oleh Komisi III DPR RI pada RDP bersama Kapolri.
"Tapi tidak semua orang di DPR itu semacam Benny K Harman, kan itu dari Partai Demokrat yang beroposisi pada kekuasaan," ungkap Rocky Gerung.
Menurutnya, isu kasus Ferdy Sambo cs berkaitan dengan politik dan ini bukan hal baru seperti yang dikatakan Benny K. Harman. Ini terjadi sejak Pemilu 2019 lalu.
"Dari awal juga orang sudah kaitkan itu, siapa yang bikin itu, ya tentu musuh-musuhnya Sambo, Tetapi faktanya tanpa ada publikasi pun orang melihat kecenderungan kepolisian pada Pemilu 2019 lalu itu berpihak," beber Rocky Gerung.
Lanjut Rocky, pada tahun 2019 keberpihakan Polri terlalu mencolok kesalah satu calon presiden yang apabila berbeda pilihan maka akan dibongkar kasus bagi lawan politik tersebut.
"Pada kubu Presiden Jokowi pada saat itu, dan itu yang menyebabkan orang akan bongkar lagi kasus-kasus, di mana semuanya sepertinya sudah diatur," jelas Rocky Gerung.
Pada kasus Ferdy Sambo cs juga menurut Rocky Gerung semua hal akan dikaitkan dengan politik karena ada kejadian - kejadian sebelumnya.
"Jadi seluruh itu, orang akan kaitkan ada apa sebetulnya, nah sekarang ada soal Sambo, lalu orang ingat, oh itu terkait pasti (dengan politik)sekarang kita mengerti," ungkap Rocky Gerung.
Sehingga, menurutnya wajar jika publik mengkait-kaitkan dengan kasus-kasus lainnya, seperti KM 50.
"Itu terjadi jika kasus Ferdy Sambo ini tidak segera dikooptasi oleh hukum, kan itu variabel politik masuk terus," tegas Rocky Gerung.
Baca Juga: Akhirnya Terungkap Bagaimana Etika Almarhum Brigadir J Saat Berkomunikasi dengan Orang Lain
Politisi Partai Demokrat Benny K Harman menyebut Satuan Tugas Khusus (Satgassus) Merah Putih Polri yang pernah dipimpin Ferdy Sambo sempat digunakan calon presiden pada kontestasi politik 2019 lalu.
"Satgas Merah Putih itu kan satgas yang dipakai untuk menyukseskan capres tertentu, rusak negara kita. Dan ini untung bagi saya, blessing kasus Sambo, untung ada kasus Sambo, terbuka semuanya," ungkap Benny baru-baru ini.
Benny tidak menyebut siapa capres yang menggunakan Satgassus di Pilpres 2019 lalu.
Meski demikian, Benny K Harman hanya mengatakan bahwa Polri penuh kekuasaan dan tidak lagi independen. Alhasil, Benny menuding ada sejumlah anggota kepolisian yang ikut dalam tim sukses di Pemilu.
Tak hanya itu, Benny juga menyoroti Polri yang tidak memiliki pengawas eksternal yang kuat. Ia menilai kondisi itu dapat menimbulkan penyalahgunaan kekuasaan seperti korupsi hingga pembentukan 'kerajaan' dalam tubuh Polri.
"Polri menjadi institusi seperti monster dia, menakutkan, itu yang terjadi. Ketika dia tumbuh menjadi kekuatan yang otonom, yang independen, dan powerfull tadi tanpa pengawasan di eksternal yang kuat, maka yang terjadi adalah fenomena kasus Sambo ini," kata dia.***