TERAS GORONTALO – Dugaan kebohongan yang dilakukan Putri Candrawathi, sepertinya akan segera terbongkar.
Sebab pihak penyidik telah melakukan pemeriksaan terhadap Putri Candrawathi dengan lie detector menggunakan alat poligraf.
Seperti yang diketahui, lagu lama soal pelecehan seksual masih juga ‘dinyanyikan’ Putri Candrawathi, sebagai motif untuk membenarkan pembunuhan terhadap Brigadir J.
Akan tetapi, meski sudah berusaha menggembar-gemborkan isu pelecehan seksual ini di hadapan media, namun sebagian besar masyarakat justru tidak mempercayainya.
Karena memang sebelumnya laporan polisi terkait pelecehan seksual terhadap Brigadir J telah dihentikan penyidikannya oleh Timsus, karena tidak ditemukannya unsur pidana.
Tentu saja hal ini kemudian dicurigai oleh koordinator kuasa hukum keluarga Brigadir J, Kamaruddin Simanjuntak.
Menurutnya, isu tersebut sengaja dihembuskan dengan tujuan untuk menyelamatkan Ferdy Sambo.
Di sisi lain, salah seorang anggota dari tim kuasa hukum Brigadir J, Johnson Panjaitan menyebutkan jika motif dibalik kematian almarhum sudah sangat berbau busuk.
“Sudah dijelaskan juga bahwa tidak ada motif itu (pelecehan seksual), cuma waktu itu sudah sangat bau busuk dan becek motif itu,” tutur Johnson Panjaitan.
Dia kemudian kembali menyinggung terkait peristiwa pengusiran dirinya dan rekannya, Kamaruddin Simanjuntak, yang mendatangi lokasi rekonstruksi pada tanggal 30 Agustus 2022 lalu.
Diakuinya tindakan tersebut amat sangat disayangkan, sebab mereka telah berkomitmen untuk mendukup Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, yang tengah memperjuangkan marwah Institusi Polri.
“Setelah Kapolri ngomong dimana-mana dan mendapat dukungan dari masyarakat, kami pun berkomitmen mendukung Kapolri dan semua pihak yang ingin institusi ini berdiri tegak dan marwahnya ada,” tuturnya.
Baca Juga: Baru Terungkap Polisi Tak Gubris Undangan Podcast Deddy Corbuzier, Bicara Soal Kasus Ferdy Sambo
“Bukan orang-orang yang hanya menjalankan rekonstruksi dan mengusir kami, yang memperjuangkan itu. Kami juga memperjuangkan itu. Jadi itu bukan lembaga nenek moyangnya. Jadi jangan suka-suka, ngomong sembarangan, manis-manis-manis tapi menipu,” lanjut Johnson Panjaitan, yang dikutip oleh Teras Gorontalo dari kanal YouTube Refly HArun, Jumat, 16 September 2022.
Selain itu, dia juga ikut menyinggung tindakan Komnas HAM yang seolah-olah mendukung motif pelecehan seksual terhadap Putri Candrawathi, yang menjadi skenario awal kasus terjadi.
Sikap tersebut dinilai cukup janggal oleh Johnson, sebab sejak awal menangani kasus Brigadir J, Komnas HAM ini sudah membahas soal motif.
“Komnas (HAM) yang gak punya laboratorium forensik, cuma mungkin dapat data dari baca-baca saja, bahkan dia juga tahu di mana TKP sudah hancur-hancuran, alat bukti hilang,” imbuhnya.
“Saya ngomong gini karena ini sudah terbukti karena salah satunya obstruction of justice. Extra judicial killing itu berlanjut dengan obstruction of justice, bukan pelecehan seksual. Ingat itu,” ucap Johnson, menegaskan pernyataan sebelumnya.
Tak hanya itu, dia juga menegaskan bahwa legitimasi, nyawa, dan kewibawaan Komas HAM dalam kasus ini, tengah dipertaruhkan.
Karena hal-hal tersebut menurut Johnson, dibangun dengan menggunakan darah dan air mata dari orang-orang yang hingga saat ini belum juga ditemukan.
Kuasa hukum Brigadir J ini juga menyatakan keheranannya dengan dugaan pelecehan seksual terhadap istri Ferdy Sambo yang kerap berubah tempat kejadian perkaranya.
Baca Juga: Skenario Ferdy Sambo Gagal, Hendra Kurniawan Membelot dan Lakukan Hal Ini
Belum lagi perkara dugaan pelecehan tersebut sudah lama dihentikan penyidikannya, tapi hingga saat ini, gaungnya masih digemakan dengan lantang.
“Yang pro justitia sudah di-SP3, gak ada jalannya pro justitia, tahu-tahu yang gak pro justitia ngomong soal pelecehan. Canggih kan permainan ini?” tuturnya.
“Yang lebih canggih lagi orang yang sudah jadi tersangka, jadi kayak bintang film. Istri orang kaya, dari keluarga terhormat dan sejahtera, calon Kapolri di masa depan, pelukan, ciuman sambil rekonstruksi. Betapa pedihnya saya,” lanjut Johnson menambahkan.
Melihat itu semua, Johnson hanya bisa teringat dengan airmata ibu dari Brigadir J, sehingga dia pun urung untuk menyampaikan hal penting terkait rekonstruksi kepada media.
Ini sebabnya dia sampai mengatakan jika jaringan yang dimiliki oleh pasangan Ferdy Sambo dan Putri Candrawathi, telah berhasil menekannya.
“Menurut saya Sambo dan istrinya dan jaringannya itu berhasil menekan saya karena saya gak bisa jawab dengan jernih sebagaimana yang selalu teman-teman komunikasikan dengan saya,” jelasnya.
“Kalau ditanya substansi, pasti saya jawab substansi. Tapi akibat rekonstruksi yang kayak begitu, saya gak bisa melayaninya,” lanjutnya menambahkan.
Meskipun begitu, Johnson Panjaitan masih meyakini jika Tuhan pasti akan menjawab doa para ibu yang telah didiskriminasi dan ditahan, yang berbanding terbalik dengan Putri Candrawathi.
Pasalnya, istri Jenderal bintang dua itu sampai sekarang tak kunjung ditahan, dengan alasan kondisi kesehatan yang kurang stabil dan memiliki anak berumur 1,5 tahun.
Dikatakan oleh Johnson jika Putri Candrawathi ini telah menunjukkan bagaimana kelasnya dia, dan lalu kembali menghembuskan isu pelecehan seksual yang entah berdasarkan apa.
“PC itu menunjukkan bagaimana kelasnya dia, kemudian memunculkan lagi isu pelecehan seksual hanya dari sebuah pengakuan atau cerita-cerita entah dimana itu. Entah berdasarkan BAP atau bagaimana,” terangnya.
Johnson Panjaitan juga mengingatkan jika Ferdy Sambo dan komplotannya masih bisa membuat peradilan sesat, yang nanti bisa mengakibatkan sulitnya kebenaran itu terungkap.
Apalagi di dalam undang-undang, kebohongan dalam pemeriksaan polisi itu, ternyata mendapat dukungan.
Terakhir, dia lalu membeberkan kecurigaannya terhadap Putri Candrawathi, yang diduga kuat sebagai orang yang mengatur Satgassus Merah Putih, yang sempat dipimpin oleh suaminya.
“Di dalam praktik, secara resmi memang Kadiv Propamnya Sambo, tapi yang mengontrol semua apa segala macam, uang rumah tangga, termasuk ajudan dan lain sebagainya kan Putri,” bebernya.
"Pertanyaan saya, apakah Putri juga mengatur semua Satgasus, kebutuhan-kebutuhan Satgasus?” pungkas Johnson Panjaitan.
Namun sayangnya, hal tersebut sulit untuk dibuktikan, karena DPR sendiri tidak menggunakan hak konstitusionalnya untuk melakukan pemeriksaan mendalam terhadap hal tersebut.***