Network
"Bagaimana bisa hanya kode etik kalau dia berusaha menghalangi proses penegakan hukum atau obstruction of justice," kata Refly Harun.
Menurut Refly Harun, CCTV merupakan titik awal.
Sama seperti halnya pada kasus penembakan 6 laskar FPI di Jalan Tol Jakarta-Cikampek KM 50 pada 2020 silam.
Meski demikian, Refly Harun berharap Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memiliki keberanian, independen, dan akuntabel dalam mengusut tuntas kasus tewasnya Brigadir J.
Karenanya, Refly Harun meminta agar 25 personel polisi yang diduga melanggar kode etik mendapatkan sanksi sesuai dengan hukum yang berlaku.
"25 orang yang diduga melakukan pelanggaran kode etik tentu harus mendapatkan sanksinya masing-masing sesuai dengan gradasinya," ujarnya.
Mantan Staf Ahli Mahkamah Konstitusi itu mengungkapkan, dugaan upaya penghilangan barang bukti dalam kasus Brigadir J tidak hanya melibatkan polisi dengan jabatan bawah, tetapi juga sampai ke tingkat atas.
Karena hal ini, ia mengaku tak heran dengan adanya sejumlah petinggi kepolisian selain Ferdy Sambo yang ikut dimutasi karena diduga terlibat dalam kasus Brigadir J.
"Karena itu tidak heran, selain Ferdy Sambo yang dimutasikan, ada juga 3 Brigjen yang merupakan bagian dari 25 orang tersebut. Salah satunya adalah Brigjen Hendra Kurniawan yang tidak lain adalah anak buah Sambo dalam hierarki divisi Propam," tutur Refly Harun.
