Network
TERAS GORONTALO - Komnas HAM dan Komnas Perempuan menjadi bulan-bulanan pengamat setelah mengeluarkan rekomendasi terkait dugaan pelecehan dan dugaan perkosaan terhadap Putri Candrawathi.
Mulai dari Menkopolhukam Mahfud MD, Refly Harun hingga Irma Hutabarat yang merupakan aktivis sosial ikut menanggapi rekomendasi Komnas HAM dan Komnas Perempuan.
Dikutip TerasGorontalo dari kanal Youtube Karni Ilyas Club Menkopolhukam Mahfud MD mengatakan telah menerima laporan Komnas HAM dan Komnas Perempuan mengenai pelecehan seksual Putri Chandrawathi yang diduga dilakukan oleh Brigadir Yosua Hutabarat alias Brigadir J.
Baca Juga: Akhirnya Terungkap Ferdy Sambo Hanyalah Pion Putri Candrawathi, 'Semua Dalam Kendali Sang Nyonya'
Namun Mahfud MD mengatakan jika laporan pelecehan tersebut dijadikan Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk sebagai alasan, ia tidak akan diam.
Menurut Mahfud MD apa yang dilakukan Komnas HAM mendalami kasus pelecehan seksual Putri Candrawathi tidak pro justitia.
"Saya bilang kalau itu nanti dipakai sebagai bahan pertimbangan hukum di pengadilan, saya bakal maju. (Karena) Kompolnas punya pendapat lain," kata Mahfud MD.
Baca Juga: Akhirnya Terungkap Peran Hendra Kurniawan, Suami Seali Syah Balik Serang Ferdy Sambo?
"Itu kan tidak pro justitia yang dilakukan oleh Komnas HAM. Untuk apa? Kalau dia muncul, Kompolnas punya pendapat lain, bagi saya itu tidak masuk akal," ucap Mahfud MD.
Menurutnya pernyataan Putri Candrawathi yang berubah-rubah kok dipercaya.
Begitupun keterangan dari Irma Hutabarat sebagaimana dukutip dari kanal Youtube Uya Kuya TV, Menurut Irma Hutabarat mengenai perkosaan dan pelecehan itu cerita yang sangat dungu, tidak masuk akal.
Baca Juga: Duet Anies dan AHY Sah Oktober, Nasdem, Demokrat dan PKS Diprediksi Bentuk Koalisi Baru
Menurutnya menjadi masalah karena direkomendasikan oleh Komnas Perempuan itu Lembaga Negara, itu dicatat di dalam lembaran negara.
"Jadi Republik ini kan mencatat ada rekomendasi dari Komnas HAM dan Komnas Permpuan yang tidak masuk akal", tuturnya.
Mereka menggunakan jubah HAM dan perempuan untuk sesuatu yang absurd kata Irma.
Menurutnya, sebagai orang yang memiliki nalar kritis tidak pernah dalam sejarah Republik ini terjadi pemerkosaan terhadap ibu Jenderal, dirumahnya Jenderal, dijaga ajudannya Jenderal dan kemudian dilakukan oleh ajudan yang bawahannya sangat jauh.
Pada kasus ini Komnas HAM menggunakan logika relasi kuasa terbalik.
Irma hutabarat lantas menyebutkan 6 hal yang tidak masuk akal terkait dugaan pelecehan yang dilakukan Brigadir J ke Putri Candrawathi.
1. Dia waktu belum membenarkan.
2. Tidak mungkin secara relasi kuasa.
3. Tidak mungkin orang yang sudah memperkosa masih disuruh nginep sama-sama, di rumah yang sama baru paginya beriring-iringan berangkat.
4. Sebagai istri Jenderal yang dokter gigi tidak membuat laporan
5. Secara kepangkatan tidak masuk akal.
6. Secara orang yang paham hukum, tidak ada visum.
Katanya Irma, LPSK yang juga Lembaga Negara memberikan pendapat yang bertentangan dengan Komnas HAM dan Komnas Perempuan.
"Itu artinya satu memakai logika dan dua yang menjungkirbalikkan logika", terangnya.
Menurutnya Komnas HAM jangan memberikan rekomendasi sesat seperti itu.***
