“Seperti yang dilakukan terhadap Hendra Kurniawan, yang sudah dipecat karena dianggap melakukan pelanggaran kode etik, ketika membantu sambo dan melakukan obstruction of justice,” sambungnya melanjutkan.
Pakar hukum tata negara ini berharap, apa yang terungkap lewat pernyataan Ismail Bolong, dapat menjadi entry point (pintu masuk) untuk melakukan beberapa hal, antara lain :
1. Mengurus kembali soal isu tambang ilegal, apalagi saat ini menjelang Pilpres (Pemilihan Presiden)
2. Kembali menggaungkan reformasi total di tubuh kepolisian, karena banyaknya perwira-perwira tinggi yang diduga terlibat dalam praktek-praktek ilegal.
“Dan ini mudah sekali membuktikannya, dengan melihat kehidupan mereka yang rata-rata mewah. Tidak tahu darimana sumber penghasilannya. Sementara kita tahu mereka itu bergaji. Kalau dia bintang dua, atau bintang tiga ya mungkin 30, 40, atau 50 juta per bulan saja. Dan rasanya tidak mungkin untuk membiayai kehidupan mewah, dengan penghasilan begitu,” pungkas Refly Harun.***