TERAS GORONTALO - Heboh, beredar pamflet hastag #2022TOLAKKULIAHONLINE di Instagram, Minggu 26 September 2021.
Hastag #2022TOLAKKULIAHONLINE itu, dari pantauan terasgorontalo, pertama diunggah di akun Instagram @aldyibura_.
Melalui postingan @aldyibura_ dituliskan, perlu adanya evaluasi kebijakan pembelajaran online saat ini.
"Kita Perlu Evalusi Kebijakan Pembelajan Online Saat ini, Beberapa kasus yang menyebabkan kematian, mulai dari kesulitan dalam sisi ekonomi, beli kuota dan sebagainya, sementara disisilain, MAHASIWA juga membayarkan spp.," tulis @aldyibura_ dikutip terasgorontalo.
Dikatakannya, pendistribusian terkait kuota internet juga tidak seberapa.
"Memang ada distribusi kuota internet, tapi hal ini tidak seberapa, kita sadari secara bersama-sama kebijakan ini dibuat sebab pandemi kian ganas, namun setelah melihat dan mencermati kebijakan demi kebijakan, hal ini justru dimanfaatkan, kasihan, imbasnya di mahasiswa itu sendiri."
Baca Juga: Suami Banyak Hutang, Bisakah Istri Mengajukan Cerai? Begini Penjelasan Buya Yahya
Dalam postingan itu juga, akun Instagram @aldyibura_, yang diketahui milik Koordinator Isu Sosial Politik Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Nusantara, Aldy Ibura itu, mengungkapkan adanya pembungkaman, dan intimidasi yang sering dirasakan mahasiswa.
"Pembungkaman terjadi dimana-mana. Intimidasi sering dirasakan kepada MAHASIWA, Nilai demokrasi luntur dinegara yg menganut asa Demokrasi. Rapatkan barisan kawan-kawan #2022TOLAKKULIAHONLINE."
Sementara itu, unggahan #2022TOLAKKULIAHONLINE di akun Instagram Aldy Ibura itu, mendapatkan dukungan positif dari Netizen.
Kebanyakan mengatakan sangat setuju untuk menolak kulian online.
"Sangat setuju Tolak Kuliah Online 2022," tulis akun Instagram @ajiji05_p.
"Setuju tolak kuliah online," tulis @an_gl1604
"Sangat setuju tolak kuliah online," tulis @enitaoga04
"Setuju jika kuliah online ditiadakan," tulis @alim_regina
Ada juga yang mendorong agar segera dilakukan konsolidasi.
"Konsulidasi jo pak pres," tulis akun @ikramsadapu
Baca Juga: Suami Sering Main Game, Bolehkah Istri Menggugat Cerai? Ini Penjelasan Ustadz Syafiq Riza Basalamah
Saat dikonfirmasi kejelasan dan alasan atas postingan hastag #2022TOLAKKULIAHONLINE, kepada Aldy Ibura, ia menuturkan, hastag #2022TOLAKKULIAHONLINE tersebut sebagai bentuk kritikan BEM Nusantara terhadap pemerintah.
"BEM Nusantara menilai pendidikan yang dijalani hari ini, dengan sistem online mengalami ketidak jelasan, karena sejauh ini hampir semua perguruan tinggi, bahkan sampai di jenjang sekolah, tidak ada evaluasi dasar tentang pembelajaran online saat ini," terang Aldy.
Dikatakannya, memang saat ini, dibuatnya kebijakan pembelajaran online karena pandemi, tapi kualitas pendidikan justru dengan adanya kebijakan pembelajaran online, sekalipun ada riset, tapi tidak menggunakan berbagai macam variabel.
"Sehingga terjadi beberapa kejanggalan. hari ini problem pendidikan kita, satunya adalah kuliah online, mengakibatkan di beberapa daerah itu, orang tua tidak mampu lagi menanggung beban persoalan kuliah online," jelasnnya.
Baca Juga: Habib Bahar bin Smith: Allah Meletakkan Keridhoan kepada Seorang Anak Melalui Keridhoan Orang Tuanya
Diakui Aldy, saat ini, zaman 4.0 tentang digitalisasi.
"Tapi zaman digitalisasi hari ini, tidak dipressure oleh pemerintah, dalam artian, masih ada dibeberapa daerah yang mengalami kendala persoalan jaringan," ungkapnya.
Dikatakannya, untuk wilayah di Gorontalo ada beberapa titik yang masih sulit akan jaringan.
"Kalau di Gorontalo itu, di Kabupaten Boalemo tepatnya di Wilayah Kecamatan Paguyaman Pantai, dan juga ada di Desa Tamaila, Kecamatan Tolangohula, Kabupaten Gorontalo," bebernya.
Terakhir, Aldy mengeluhkan terkait supply data yang tidak sebanding dengan UKT atau SPP.
"Hari ini membayar Uang Kuliah Tunggal (UKT) atau SPP, tapi kebijakan dari Mendikbud terkait dengan supply data itu, tidak sebanding dengan apa yang telah diberikan oleh kawan-kawan maha siswa, dalam hal ini pembayaran SPP atau UKT," keluhnya.
Baca Juga: Penjelasan di Dalam Al-Qur'an tentang Tobat, Surah At-Tahrim dan Surah An-Nur
Imbuhnya, berdasarkan analisis ini, maka Pengurus BEM Nusantara bersepakat harus menolak kuliah online.
"Jadi dengan berat hati, kami sudah melakukan konsolidasi dengan kawan-kawan yang ada di Jakarta, Sumatera Kalimantan, Sulawesi, Papua dan juga Maluku. Karena sangat merugikan, terutama dari sisi demokrasi, baru juga belum ada evaluasi pembelajaran online ini," pungkasnya.***