Network
TerasGorontalo - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), meminta komitmen penuh pemerintah daerah dalam aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.
BMKG mengatakan, peran pemerintah daerah dinilai sangat penting dalam mengatasi perubahan iklim.
BMKG menyebut, aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, butuh komitmen politik setiap kepala daerah.
Baca Juga: Aplikasi Cek Bansos Kembangkan Menu Usul Sanggah
Pernyataan BMKG itu sebagaimana dikutip TerasGorontalo melalui laman resmi BMKG, bmkg.go.id, pada Kamis, 17 Agustus 2021.
"Karena harus dimulai dari kepala daerah yang diwujudkan dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD)," ungkap Kepala BMKG, Dwikorita Karnawati.
Menurut Dwikorita, pemerintah kabupaten dan kota harus mempersiapkan kemungkinan terburuk dari bencana alam serta dampak perubahan iklim.
Baca Juga: Pemerintah Daerah Harus Bersiap Kemungkinan Terburuk Dari Bencana Alam Akibat Perubahan Iklim
Perubahan iklim yang dimaksud, seperti kejadian badai tropis, banjir, banjir bandang, longsor, angin kencang, dan kekeringan yang diprediksi akan lebih sering terjadi dengan intensitas yang lebih kuat.
Ataupun mencairnya es di puncak Jaya Wijaya Papua, yang diprediksi oleh BMKG akan punah di tahun 2025, dan naiknya muka air laut.
Mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim sudah mendesak harus dilakukan segera untuk mencegah risiko dan kerugian yang lebih besar.
Baca Juga: Waspada, BMKG Minta Penyedia Tranportasi Tidak Sepelekan Informasi Cuaca
Dwikorita menyebut, mengatasi persoalan perubahan iklim adalah tugas yang cukup menantang.
Karena kata Dwikorita, ini membutuhkan komitmen gotong royong dan koneksitas yang kuat dari level pusat hingga daerah.
Misalnya kata Dwikorita, lebih menggencarkan penghijauan secara tepat, pengendalian tata ruang secara lestari, pencegahan masif terhadap karhutla, menggalakkan penggunaan energi terbarukan dan mengurangi penggunaan energi fosil, menerapkan transportasi dan pembangunan infrastruktur yang ramah lingkungan.
"Jika komitmen hanya dilakukan satu daerah saja, maka hal tersebut, menjadi kurang berarti. Kita harus membangun persepsi bersama bahwa perubahan iklim ini adalah sebuah kerisauan dan ancaman bersama yang juga harus dimitigasi bersama-sama, karena dampaknya tidak mengenal batas administrasi. Masyarakat juga harus dilibatkan, tidak hanya pemerintah," ujarnya.
Dwikorita membeberkan sejumlah fakta yang dirilis World Meteorological Organization (WMO) dimana suhu tahun 2020 menjadi salah satu dari tiga tahun terpanas yang pernah tercatat meski terjadi La Nina.
Selain itu, temperatur rata-rata global permukaan bumi saat ini sudah mencapai 1,2 derajat celcius lebih tinggi dari pada tahun 1850-an.
Di Indonesia sendiri, lanjut Dwikorita, berdasarkan pengamatan BMKG, tahun 2020 merupakan tahun terpanas kedua dalam catatan.
Pengamatan dari 91 stasiun BMKG menunjukkan suhu rata-rata permukaan pada tahun 2020 lebih tinggi 0,7°C dari rata-rata periode referensi tahun 1981-2010.
Situasi ini, kata dia, memicu pergeseran pola musim dan suhu udara yang mengakibatkan peningkatan frekuensi dan intensitas bencana hidrometeorologi.
Salah satunya adalah kejadian kebakaran hutan dan lahan yang tidak hanya dipengaruhi oleh kondisi kekeringan yang ekstrem, tetapi juga menyebabkan peningkatan emisi karbon dan partikulat ke udara.
"Saya berharap fakta-fakta ini dapat perhatian kita bersama guna mencegah pemanasan global semakin parah," pungkasnya.
BMKG pun berkomitmen untuk terus meningkatkan kecakapan SDMnya dan keandalan teknologinya untuk observasi, processing, analisis, prakiraan, prediksi, proyeksi dan peringatan dini.
Agar tren dan anomali iklim dan cuaca serta potensi kejadian ekstrem dapat terdeteksi lebih dini, sehingga upaya antisipasi dan mitigasi bersama semua pihak dapat dilakukan secara lebih cepat, tepat, dan akurat. ***
Editor: Fahri Rezandi Ibrahim
