Network
Jelas Ani, pemasukan yang terjadi selama Pandemi Covid-19 ini difokuskan pada perlindungan sosial hingga insentif dunia usaha. Hal ini penting dilakukan untuk menjaga daya beli masyarakat.
Ani merinci kebutuhan yang dimaksud adalah bidang kesehatan, bansos, dan pembangunan infrastruktur. Lebih lanjut, Ani menyinggung bahkan untuk menyelenggarakan pendidikan.
"Hal itu tetap dilakukan dan harus dipenuhi meskipun kita mengalami defisit," ucap Ani.
Baca Juga: Ingin Wajah Glowing? ini Tips yang Cocok Buat Anda
Selain itu dia merinci, utang dan pajak diarahkan untuk belanja negara berupa insentif nakes. Ada juga untuk pengadaan vaksinasi. "Terus untuk insentif pajak barang-barang lain yang berhubungan dengan Covid-19," ucap dia.
Anin menjelaskan anggran juga diarahkan pada pembangunan rumah sakit darurat, kemudian belanja di bidang kesehatan dan bansos yang terus berlanjut di tahun 2021 hingga tahun 2022.
"Pemerintah tahun ini saja sudah membelanjakan Rp214,96 triliun untuk pengadaan vaksin, testing tracing treatment, insentif tenaga kesehatan, dan biaya perawatan pasien Covid-19," kata Ani.
Anggaran Rp186 triliun lebih juga kata Ani, ditingkatkan selama PPKM berlaku, yakni untuk meningkatkan bansos yang masuk dalam program perlindungan sosial.
Misal, pemerintah meningkatkan bansos dalam bentuk PKH, kemudian ada kartu sembako. Program BST, BLT Desa, Kartu Prakerja, subsidi listrik, termasuk kuota internet.
"Semuanya adalah belanja perlindungan sosial dan itu adalah uang hasil penerimaan pajak kita," ungkap Ani menjabarkan penggunaan anggaran selama Covid-19.
