Network
“Apalagi para ahli kita mampu memproduksi vaksin tersebut. Inikan kontra produktif," tegas Mulyanto dalam keterangan tertulisnya kepada media, pada Rabu 25 Agustus 2021.
Terlebih lagi, lanjutnya, Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) kepada Komisi VII DPR RI melaporkan bahwa riset Vaksin Merah Putih berbasis platform virus yang dimatikan (inactivated virus) tengah dilakukan uji praklinis (clinical lots) dan akan dilanjutkan dengan uji klinis fase 1-3.
Baca Juga: Jangan Sampai Ada Klaster Baru Selama Penyelenggaraan Kompetisi Liga 1 dan 2 Indonesia
Diperkirakan Emergency Use Authority (EUA) untuk vaksin yang dipelopori Universitas Airlangga ini akan dikeluarkan BPOM pada Maret 2022.
Selanjutnya vaksin dapat diproduksi massal bekerja sama dengan PT. Biotis Pharmaceuticals. Selain itu dilaporkan juga saat ini BPOM tengah melakukan uji praklinis Vaksin Merah Putih ini.
Dalam Konsorsium Riset COVID-19, yang dikoordinasikan BRIN, sambungnya, ada 11 platform riset vaksin Merah Putih yang dijalankan oleh 6 lembaga riset pemerintah dan perguruan tinggi, yakni LBM Eijkman, LIPI, UI, ITB, Unair, dan UGM.
Di tengah upaya konsorsium riset COVID-19 tersebut mempercepat produksi vaksin, ternyata Pemerintah berniat membuka izin pembangunan pabrik vaksin dari China di Indonesia.
Ia melihat sepertinya pemerintah hanya fokus pada pertumbuhan investasi tanpa memperhatikan dampak jangka panjang bagi kemajuan riset dan industri dalam negeri.
"Terus terang saya kurang mengerti logika Pak Luhut ini. Kalau logika sederhana saya, kita harus genjot dan kawal riset dan produksi Vaksin Merah Putih dengan berbagai kebijakan yang mungkin diterapkan Pemerintah. Jangan belum apa-apa sudah mempromosikan pembangunan pabrik vaksin asing di Indonesia," jelas politisi dari fraksi PKS ini.
