Network
TERAS GORONTALO – Keputusan Presiden (Kepres) RI No 2 Tahun 2022 soal Penegakan Kedaulatan Negara pada tanggal 1 Maret menjadi polemik baru lantaran tidak mencantumkan nama Presiden ke 2 Soeharto dalam peristiwa serangan umum 1 Maret 1949.
Dilansir dari situs Sekretariat Negara, KeppresNomor 2 Tahun 2022 tentang Hari Penegakan Kedaulatan Negara itu resmi diteken oleh Presiden Jokowi pada 24 Februari 2022.
Keppres tersebut mengatur terkait Hari Penegakan Kedaulatan Negara yang jatuh pada 1 Maret.
Baca Juga: Presiden Jokowi Beri Ucapan Selamat Hari Raya Nyepi 2022 Bagi Umat Hindu
“Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan,” saat dilansir dilaman Sekretariat Kabinet (Setkab).
Pada poin c pertimbangan Keppres terdapat pembahasan berkaitan dengan sejarah serangan umum 1 Maret 1949. Pada poin itu memang tidak tercantum nama Soeharto.
“Peristiwa Serangan Umum 1 Maret 1949 yang digagas oleh Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan diperintahkan oleh Panglima Besar Jenderal Soedirman serta disetujui dan digerakkan oleh Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta dan didukung oleh Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, laskar-laskar perjuangan rakyat, dan segenap komponen bangsa Indonesia lainnya, merupakan bagian penting dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia yang mampu menegakkan kembali eksistensi dan kedaulatan Negara Indonesia di dunia internasional serta telah berhasil menyatukan kembali kesadaran dan semangat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia,” bunyi poin c pertimbangan Keppres Hari Penegakan Kedaulatan Negara.
Baca Juga: Arifin Panigoro Sempat Terima Telepon Presiden Jokowi, Ini Curhatannya
Menurut Menko Polhukam Mahfud MD, Kepres tentang Hari Penegakan Kedaulatan Negara tersebut bukan buku sejarah tapi penetapan atas 1 titik krusial sejarah.
