Network
TERAS GORONTALO - Munculnya Dewan Kolonel menambah ruwet persoalan yang sementara dialami PDI Perjuangan.
Kemunculan Dewan Kolonel dibarengi dengan munculnya Dewan Kopral.
Dewan Kopral digagas oleh Barisan Relawan Ganjar Pranowo.
Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis (TPS) Agung Baskoro seperti dikutip dari Arah Kata.com menuturkan, kemunculan Dewan Kolonel dan Dewan Kopral menimbulkan dinamika internal di tubuh PDI Perjuangan.
Dinamika itu muncul di saat PDI Perjuangan lagi diterpa tantangan eksternal yakni kenaikan BBM.
Sikap PDI Perjuangan yang kini menerima kenaikan BBM tersebut berpotensi menggerus elektabilitas mareka.
"Suka atau tidak efek dari kebijakan tadi bisa berdampak terhadap raihan elektoral PDIP pada Pemilu 2024. Apalagi Partai Demokrat bersama PKS sebagai oposisi mulai getol mengkritisi dan melawan rasionalisasi yang disampaikan pemerintah bahwa selama ini subsidi yang diberikan tidak tepat sasaran," kata Agung.
Baca Juga: Peristiwa di Magelang Terungkap, Brigadir J Terpaksa Melayani
Sebut Agung, kunci dari penyelesaian masalah ini ada di tangan Megawati Sukarnoputri.
Menurut dia, Megawati Sukarnoputri perlu mengambil langkah langkah untuk mengamankan partainya dari dinamika internal untuk kemudian menghadapi tantangan dari luar.
Pertama, kata dia, PDI P harus segera menentukan siapa capres. Ini penting karena bisa menimalkan ekses di internal PDI Perjuangan.
Dinamika internal dan eksternal berpotensi memecah partai dan berujung pada turunnya elektabilitas PDI Perjuangan.
Ia menilai Ganjar Pranowo dan Puan Maharani punya kelebihan dan kelemahan.
Namun Puan Maharani punya pekerjaan rumah lebih sulit.
Jelang akhir September, selalu muncul nama Dewan Jenderal.
Dewan Jenderal adalah isu bikinan PKI yang menuding adanya persekongkolan para Jenderal TNI untuk membunuh Presiden Sukarno.
Nah September 2022, muncul nama Dewan Kolonel.
Istilah tersebut untuk menggambarkan para anggota Fraksi DPR RI pendukung garis keras Puan Maharani sebagai calon Presiden.
Dikutip dari Pikiran Rakyat, menurut anggota Komisi III DPR Fraksi PDIP Trimedya Pandjaitan, Dewan Kolonel awalnya dicetuskan anggota DPR RI dari Fraksi PDI P Johan Budi.
Tugas Dewan Kolonel, ia menuturkan, tugas Dewan Kolonel adalah menaikkan elektabilitas Puan Maharani.
Sebut dia, anggota Dewan Kolonel wajib bergerak di berbagai lini.
Mulai dari Fraksi hingga konstituen. Menurutnya tugas Dewan Kolonel adalah agar trah Sukarno ada pewaris.
Ia tak mau trah Sukarno hilang seperti Suharto.
Baca Juga: Johnson Panjaitan Bongkar Jaringan Ferdy Sambo di Internal Polri : Pembunuhannya Ini Sudah Rangkaian
Puan Maharani pun percaya dirimenjadi pemimpin Indonesia pengganti Jokowi.
Hal i tu ia perlihatkan saat acara temu kader Srikandi PDIP yang digelar di GOR Way Handak, Kabupaten Lampung Selatan, pada Kamis, 25 Agustus 2022 lalu.
Pada saat itu, dia membahas mengenai perempuan yang diyakini bisa menjadi apa saja yang menjadi cita-citanya, termasuk kepala daerah hingga Presiden.
"Di Lampung ini kemarin, sudah ada Bupati perempuan. Banyak Bupati perempuan," ucap Puan Maharani.
"Sudah ada Menteri perempuan, sudah ada ketua DPR perempuan, sudah ada wakil presiden perempuan, sudah ada presiden perempuan," tuturnya menambahkan.
Oleh karena itu, Puan Maharani meyakini pada tahun 2024 mendatang, akan ada presiden perempuan yang memipin Indonesia.
Meski begitu, dia menegaskan pencapaian itu bisa diraih jika diperjuangkan dengan berbagai macam usaha.
"Artinya, Insya Allah tahun 2024 akan ada lagi kepala daerah perempuan, menteri perempuan, presiden perempuan juga akan ada lagi, Insya Allah," kata Puan Maharani.
"Namun semuanya itu harus diperjuangkan dengan ikhtiar-ikhtiar dan perjuangan," ujarnya menambahkan. ***
