Network
TERAS GORONTALO – Sebanyak 15 orang terdiri dari 5 anggota DPRD Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan, periode saat ini 2019-2024 dan 10 anggota DPRD Muara Enim periode 2014-2019 ditetapkan sebagai tersangka maling uang rakyat oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
15 tersangka tersebut terkait kasus maling uang rakyat dalam penerimaan hadiah atau janji untuk beberapa proyek pengadaan barang dan jasa di Dinas PUPR serta pengesahan APBD Muara Enim 2019.
Dilansir dari Pikiran Rakyat Depok.com, menurut pihak KPK, 15 orang tersebut diduga melakukan maling uang rakyat atau korupsi berjamaah dengan memanfaatkan jabatannya. Hal ini tidak menunjukan representasi sebagai wakil rakyat.
Baca Juga: Gangguan Seks Kambuh, Siskaeee Pamerkan Alat Kelaminnya
Dari 15 orang tersebut, di antarannya 5 orang masih aktif sebagai anggota DPRD Muara Enim, atau periode 2019-2023. Masing-masing tersangka berinisial, AFS, AF, MD, SK, dan VE.
Kemudian sejumlah 10 orang berinisial, DR, EH, ES, FA, HD, IR, MR, TM, UP, WH, mantan anggota DPRD Muara Enim atau pada periode 2014-2019.
Berdasarkan keterangan dari KPK, bahwa para tersangka diduga telah menerima pemberian uang sekitar Rp3,3 miliar sebagai uang aspirasi atau uang ketuk palu.
Uang sejumlah itu, diberikan oleh pihak swasta bernama Robi Okta Fahlevi. Tujuannya agar Robi Okta Fahlevi, bisa kembali mendapatkan proyek tersebut di tahun anggaran 2019.
