Network
Kepolisian adalah suatu lembaga yang di bentuk untuk memelihara keamanan, ketertiban masyarakat dan penegakan hukum.
Kepolisian Resort Bolaang Mongondow (Bolmong) telah mengalami dan melewati situasi sejak masa pemerintahan Bolaang Mongondow masih dalam wilayah pemerintahan Swapraja.
Baca Juga: Belasan Tahanan Polres Kotamobagu Selamat dari Kebakaran, Terdengar Suara Letusan
Zaman RIS (Republik Indonesia Serikat) dengan Keppres RIS No.22 tahun 1950 dinyatakan bahwa jabatan kepolisian RIS dalam kebijaksanaan politik polisional berada di bawah perdana menteri dengan perantraan Jaksa Agung, sedangkan dalam hal administrasi dan pembinaan di pertanggung jawabkan pada Menteri Dalam Negeri. Di wilayah Swapraja Kepolisian Bolaang mongondow di kendalikan oleh:
– AKP .R.S.Soetoyo tahun 1950 sampai 1951
– AKP. R.S. Mokodongan tahun 1952 sampai 1953
Baca Juga: UPDATE Foto Kebakaran Polres Kotamobagu
Bolaang Mongondow sebagai wilayah status Swapraja Dewan Raja Raja Onderafdeeling Bolaang Mongondow yang di bentuk dengan Federasi-statuut (Bolaang Mongondow, Kaidipang besar Bintauna dan Bolang uki).
Bolaang Mongondow menjadi wilayah Swapraja Negara Indonesia Timur ibu kotanya berpusat di Makassar tergabung dalam Republik Indonesia Serikat ibu kotanya Yogyakarta (Undang-undang Pemerintah Daerah Indonesia Timur tertanggal 15 Juni 1950,Staatsblad Indonesia timur No.44 tahun 1950.
Setelah perjanjian konferensi meja bundar di seluruh Indonesia berkecamuklah paham federalisme di satu pihak, dan unitarisme di lain pihak sehingga menjelma menjadi revolusi menuntut Indonesia yang merdeka dan berdaulat.
