TERAS GORONTALO - Peran Mahfud MD terkait kasus Brigadir J cukup terbilang menonjol.
Dimulai sejak adanya perintah presiden tentang kasus Brigadir J dibuka sebenar-benarnya dan jangan ada yang ditutupi.
Dari situ Mahfud melakukan koordinasi dengan pihak-pihak berwenang dan mulai melakukan langkah sesuai dengan caranya sendiri.
Namun langkahnya tersebut tak lantas ditanggapi senada oleh semua pihak, bahkan banyak caranya yang dipertanyakan saat RDP dengan Komisi III DPR RI.
Diketahui Menko Polhukam Mahfud MD Baru saja mengikuti Rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi III DPR RI, dalam RDP tersebut dihadiri Komnas HAM, LPSK dan Kompolnas.
Pembahasan Komisi III DPR RI membahas terkait kasus tewasnya Brigadir J.
Rapat tersebut berjalan cukup komunikatif meski sedikit diselingi perdebatan kecil, dialektika diantara mereka menjadi bumbu menarik dalam RDP.
Banyak hal yang ditanyakan Komisi III Kepada Mahfud MD yang sekaligus Ketua Ex Officio Kompolnas.
Tentang pernyataan Mahfud MD sebelum-sebelumnya juga sempat ditanyakan anggota Komisi III.
Memang pernyataan Mahfud MD selalu menarik di ikuti terkait perjalanan kasus Brigadir J.
Baca Juga: Kamaruddin Simanjuntak Dapatkan Informasi Dari Intelijen Untuk Kuliti Ferdy Sambo
Terkesan seperti signal yang bisa memberi petunjuk baru namun tak sedikit juga pernyataannya yang membuat penasaran publik.
Cuitannya di twitter juga cukup menarik, dikutip dari akun twitter @MahfudMD.
"Polemik di media ttg tragedi tewasnya Brigadir J menegangkan. Tapi di sela ketegangan tersungging jg senyum kecut saat Pengacara Keluarga Birigadir J bilang, "Kemarin katanya CCTV disambar petir, sekarang bilang CCTV ada. Seharusnya petirnya diperiksa juga". Logika publik cerdas," tulis Mahfud.
Pernyataannya juga tentang kerajaan Ferdy Sambo cukup menjadi perhatian publik, dia mengatakan kelompok ini ada di internal Polri.
Dikutip Teras Gorontalo Podcast Akbar Faizal Unsensored, Menko Polhukam Mahfud MD bersama Akbar Faizal yang disiarkan di YouTube pada Rabu 17 Agustus 2022.
"Yang jelas, ada hambatan-hambatan di dalam secara struktural ya, karena ini tidak bisa dipungkiri ini ada kelompok Sambo sendiri ini yang seperti menjadi kerajaan Polri sendiri di dalamnya. Seperti sub-Mabes-lah, ini yang sangat berkuasa," ujar Mahfud MD.
Lebih lanjut, Mahfud MD merinci adanya klaster dalam kasus Ferdy, terdapat tiga klaster yang membantu pembunuhan.
Klaster pertama, mereka yang membantu mengeksekusi korban secara langsung.
Klaster kedua, mereka yang menghilangkan barang bukti.
Lalu klaster ketiga mereka yang cuma ikut-ikutan karena sedang berjaga dan bertugas. Pada klaster ketiga ini, mereka hanya menjalankan tugas sesuai perintah.
Seolah tak memiliki beban Mahfud MD selalu hadir dengan memberikan informasi dan argumentasi yang selalu menarik direspon publik.
Tak hanya disitu saja Mahfud Md Juga Sempat menyebutkan Jendral Bintang 3 yang bakal mundur jika Ferdy Sambo tak ditersangkakan, hal ini juga yang dipertanyakan Anggota Komisi III dalam RDP, Dikutip dari kanal youtube Polri TV Radio.
Namun Mahfud MD merespon tegas dengan tidak memberitahukan nama tersebut.
"Saya berhak tidak menjawab itu dan saya sudah berkomunikasi langsung dengan Kapolri terkecuali ada Bintang 3 yang menggugat saya ke pengadilan," terang Mahfud.
Kembali ditanggapi Oleh Syarifuddin Suding anggota Komisi III dengan mengatakan disebut saja namanya karena pak Mahfud sudah menyampaikan ke publik.
"Bagi saya ini penting dijawab oleh pak Mahfud, karena pak Mahfud sudah menyampaikan ke publik bahwa ada Bintang 3 yang akan mengundurkan diri ketika tidak mentersangkakan FS", ungkap Suding.
Dia mengatakan hanya akan menjelaskan itu ke Kapolri dan Presiden.
"Saya hanya akan menjelaskan itu kepada 2 pihak, Satu kepada Kapolri,, kedua kepada Presiden, ndak bisa ada orang memaksa saya, jadi saya ndk bisa dipaksa kalau urusan ini," terang Mahfud.
Tak sampai disitu saja Mahfud juga merespon pernyataannya yang mengatakan DPR kok diam.
Mahfud mengatakan ketika kasus memanas DPR tidak bersuara, kenapa DPR diam.
Baca Juga: Ternyata Ferdy Sambo Janji Ini Ke Bharada E, Karena Tak Ditepati Akhirnya Skenario Sebenarnya Dibuka
Dia menginginkan DPR ikut menyuarakan sama seperti yang dia lakukan.
"Biar ikut bersama saya mendorong mengungkap kasus ini karena hukum itukan produk politik ndak bisa hukum jalan sendiri kalau tidak ada suasana poltik yang mendorong, Pro Justitianya itu yang kita dorong dari gerakan-gerakan Politik, tapi jangan masuk ke Pro Justitianya," terang Mahfud.
Dia menganalogikan kasus Brotoseno itu berhasil karena DPR yang ngomong.
"Saya tunggu-tunggu karena saya merasa cicak gitu, sana ngomong sana sini, sana ngomong sana sini biar kebenaran itu keluar," terang Mahfud.
Di menjelaskan dulu sewaktu di Mahkamah Konsitusi dia tau ajudannya ditarik semua, katanya mau diculik barang bukti rekaman.
Baca Juga: Bongkar Uang 200 Juta Brigadir J, Hotman Paris Lempar Isu Menarik ‘Singgung' Sambo Menangis dan BAP
"Karena saya 'tiktok' dengan publik dengan DPR kita ngomong disini publiknya bergerak, selesai masalah cicak buaya dua itu, kalau saya sendiri gak selesai itu udah masuk penjara 2 orang itu, saya menggunakan cara yang sama tapi tidak melanggar hukum," tegas Mahfud.
Mahfud juga mempertegas hal itu dilakukan sebagai strategi atau caranya agar hukum bekerja.
"Disertasi saya itu politik hukum sehingga saya tau bagaimana caranya menggunakan politik agar hukum bekerja," terang Mahfud memperjelas caranya.
Demikian strategi Tiktok ala Mahfud MD. Semoga Bermanfaat.***