Network
“Menurut saya itu adalah syarat, menghadapi rezim yang seperti ini, dengan performa polisi yang sangat melindungi rezim, ya beginilah,” tuturnya.
“Dan memang terbukti beberapa petinggi Polisi di zaman rezim ini dapat posisi-posisi yang baik, pasca dari tugas pemolisian. Tito Karnavian, misalnya, jadi menteri,” ucap Haris Azhar, melanjutkan.
Selain itu, menurut pria kelahiran 10 Juli 1975 ini, oknum polisi juga memiliki kontribusi pada penggunaan pidana, dalam sengketa-sengketa bisnis.
“Saya kan punya kantor hukum, beberapa klien saya itu mungkin korban, tapi juga terbelit dalam praktek itu. Kadang-kadang misalnya ada hal yang memang ada kandungan pidananya, tapi juga ada yang enggak, atau dibuat-buat,” jelas Haris Azhar.
Maksudnya di sini, ada beberapa kasus yang sebenarnya bukanlah kasus pidana, namun hanya berdasarkan 1 buah bukti yang tidak kuat, lalu dijadikan bargaining untuk menghancurkan seseorang.
Baca Juga: Usai Membawa Jenazah Brigadir J di IGD, Supir Ambulans Heran Dirinya Disuruh Menunggu Sampai Subuh
“Dibilang masalah hukum enggak juga. Tapi, itu dibangun, diupayakan, kadang-kadang hanya dengan satu bukti, itupun juga buktinya enggak kuat. Lalu dipaksakan sebagai sebuah proses pidana, dalam rangka untuk membangun bargaining kepada musuh bisnisnya,” ujar Haris Azhar.
Memang belakangan ini semakin banyak keluhan yang menyebutkan jika seorang polisi menjalankan begitu banyak fungsi.
Dan beberapa orang yang menyampaikan keluhan itu, kemudian diketahui sempat dipermasalahkan, karena dinilai dengan sengaja memprovokasi masyarakat.
Akan tetapi sebenarnya, tujuan mereka mengungkapkan pendapat atas dasar cinta kepada negara, bukan karena ingin menjatuhkan polisi.
