Network
“Dalam diskusi informal ada blocking-blocking, yang muncul dalam perdebatan atau diskusi-diskusi atau bisik-bisiknya di dunia politik ini,” beber Haris Azhar.
Menurut alumni Universitas Trisakti itu, dimana pun institusi Polri ini berada, pasti sarat akan nilai politis.
Di Indonesia sendiri, secara ketatanegaraan, Kapolri itu ditunjuk oleh Presiden dan bertanggung jawab juga kepada Presiden.
“Artinya tidak ada batas antara ‘kau Presiden’ dengan ‘aku Kapolri’. Jadi, dia mengemban fungsi politis atau amanat politis dari Presiden,” tutur Haris Azhar.
Atas dasar inilah dia menilai jika kemudian segala sesuatu yang dilakukan Kapolri akan cenderung bersifat personal karena sarat akan muatan politis.
“Itu jadi personal. Bahkan, memilih di bawahnya di Kapolri saja, saya meyakini dan saya tahu, ada aturan-aturan ketatanegaraan atau sistem pemerintahan yang harus minta persetujuan dari Presiden, untuk ngasih tahu,” ucap Haris Azhar.
Lebih lanjut lagi, dia menerangkan bahwa menjadi bagian dari kepolisian, sudah pasti akan terlibat dalam nuansa politis.
Dan pastinya, menurut lulusan S2 Universitas Essex ini, hal itu akan sangat mempengaruhi profesionalisme pekerjaan, yang seharusnya dia utamakan.
“Jadi memang polisi itu pasti politis di satu hal. Di hal yang lain dia diuji dengan profesionalisme kewenangannya. Persoalannya sekarang bagaimana dia bisa profesional kalau makin tinggi (jabatan), dia harus nge-klik dengan si penguasa kekuasaan ini,” terang Haris Azhar, dikutip Teras Gorontalo dari kanal YouTube Refly Harun, Senin, 07 November 2022.
Mantan Wakil Ketua INFID Indonesia itu menambahkan bahwa akibat yang ditimbulkan karena harus mengutamakan kepentingan penguasa, adalah kurangnya kapasitas yang seharusnya menjadi wewenangnya.
