Network
Mantan Staf Ahli Presiden itu menyebutkan, bahwa saat ini yang perlu dijadikan sorotan adalah tentang kasus beking tambang.
Masih dengan 3 pertanyaan yang sebelumnya sudah pernah dia sampaikan, yakni :
1.Apakah benar ada aktivitas beking terhadap penambangan ilegal yang memberikan keuntungan 5-10 miliar per bulannya?
2.Apakah betul setoran senilai Rp 6 miliar itu diberikan kepada Kabareskrim dan pejabat polisi lainnya?
3.Benarkah memang ditekan oleh Hendra Kurniawan menggunakan konsep yang telah dibuat?
“Semuanya itu enggak bisa hanya gone with the wind, berlalu bersama angin, dengan klarifikasi seperti ini. Karena klarifikasi seperti ini tidak selesai juga. Kalau misalnya benar Hendra Kurniawan melakukan penekanan, kan itu berarti tindak pidana juga,” katanya
“Telah melakukan intimidasi dan kemudian orang lain terpaksa melakukan tindak pidana. Kan itu artinya menyuruh melakukan tindak pidana. Bisa kena itu, Pasal 160 KUHP kalau enggak salah,” lanjut Refly Harun, menambahkan penjelasannya.
Mantan Staf Ahli Mahkamah Konstitusi ini menekankan bahwa tidak bisa kasus ini dianggap selesai, hanya setelah klarifikasi dilakukan, seperti yang disampaikan oleh Menkopolhukam, Mahfud MD.
Karena menurutnya, ketika klarifikasi dilakukan, Ismail Bolong juga dalam kondisi tertekan dan ditekan, hingga secara psikologis dia berhadapan dengan orang yang memiliki kekuasaan.
“Jadi tidak bisa gaya Pak Mahfud mengatakan bahwa sudah diklarifikasi soal yang bersangkutan. Selesai. Justru klarifikasi ini dalam kondisi dia (Ismail Bolong) tertekan dan ditekan. Atau paling tidak secara psikologis, dia tidak nyaman, karena dia berhadapan dengan orang yang in power,” tutur Refly Harun.
