Network
Informasi ini seharusnya bisa menjadi langkah awal untuk melakukan pengusutan dan pembuktian, apakah hal tersebut benar adanya atau hanya tudingan semata.
Baca Juga: Bukti Akainu Lebih Kuat Dari Luffy, Sakazuki Bisa Hancurkan Pulau Raftel
“Suratnya sudah beredar juga kan, laporannya. Dan laporan itu palsu apa tidak? Saya mengatakan 90% laporan itu benar. Tinggal periksa ulang,” ucap Susno Duadji
Cara untuk memeriksa ulang itu pun tidak susah, apakah laporan yang dibuat pada bulan April itu sudah diterima Kapolri atau belum.
“Laporan itu bulan April, sampai nggak ke Kapolri? Kalau sampai ke Kapolri, disposisi Pak Kapolri apa dan siapa yang menerima disposisi itu? Yang menerima disposisi Pak Kapolri menindaklanjuti atau mendiamkan? Itu yang pertama,” kata Susno Duadji.
“Yang kedua, bisa saja laporan itu dibuat tapi tidak disampaikan ke Kapolri. Didiamkan gitu. ‘Tunggu ini senjata saya, nanti saya sampaikan next time’. Laporan bulan April baru disampaikan November,” lanjutnya menambahkan.
Mantan Kapolda Jawa Barat ini menjelaskan, apapun itu, mau laporan itu senjata yang disembunyikan ataukah memang telah disampaikan, patutnya memang harus ditindaklanjuti.
Karena hal tersebut sudah masuk ke dalam ranah pidana, sehingga wajib untuk dilakukan penelusuran.
“Pidananya di mana? Kalau benar terbukti menerima duit koordinasi, itu kan suap namanya. Suap, menjual jabatan, menjual kewenangan. Masuk tindak pidana korupsi. Yang menerima kena, yang memberi kena,” jelas Susno Duadji.
“Siapa yang menerima? Ya yang disebutkan disitu. Kalau benar, ya, Pak Kabareskrim-nya, kemudian staff-nya, Kapolda-nya, kemudian direktur-direkturnya, bahkan sampai ke Kapolsek. Itu tindak pidana korupsi. Termasuk Ismail Bolong, tidak lolos karena dia yang memberikan,” sambungnya menambahkan.
