Network
Manggalupang menekankan pentingnya pengelolaan keuangan yang benar dan sah menurut hukum.
Juga Manggalupang membahas tentang fungsi kejaksaan dalam mendukung pelaksanaan Pilkada serentak, termasuk melalui pengoptimalan 534 posko pemilu kejaksaan dan penegakan instruksi Jaksa Agung Nomor 6 Tahun 2023.
Manggalupang juga membahas potensi konflik yang selalu muncul dalam setiap pemilihan umum, seperti isu politik uang, pengerahan massa, politik identitas, dan kampanye hitam.
Dia juga menyampaikan tentang penegakan hukum terhadap pelanggaran hukum pemilu pasal 454-465 UU nomor 7/2017, sengketa proses pemilu pasal 466-472 perselisihan pemilu pasal 473-475 dan tindak pidana pemilu 476-487 dan 488-554.
