Network
TERAS GORONTALO – Usulan anggaran Pemilu 2024 oleh KPU dan Bawaslu diminta untuk bisa direvisi kembali, mengingat nominal anggaran yang terlalu besar.
Permintaan usulan anggaran Pemilu 2024 tersebut agar bisa direvisi, dilontarkan oleh Komisi II DPR RI, mengingat kondisi perekonomian Indonesia, yang masih berkaitan erat dengan Pandemi Covid-19.
Adapun usulan anggaran Pemilu 2024 yang diminta direvisi tersebut, sebagaimana dikutip dar situs DPR RI, yakni sebesar Rp 86 triliun untuk Pemilu Presien dan Legislatif, serta Rp 26 triliun untuk Pilkada Serentak.
Baca juga : Politisi PDI Perjuangan Sebut Indonesia Hanya Jadi Marketplace Vaksin COVID-19 Dari Negara Lain
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Saan Mustopa mendorong KPU dan Bawaslu melakukan efisiensi anggaran, menyusul kondisi ekonomi saat ini masih erat berkaitan dengan pandemi Covid-19.
Selain itu, menurut olitisi dari Partai Nasdem itu, penyelenggaraan pemillu 2024 ini dikatakannya sangat menjadi sorotan publik.
Hal tersebut diungkapkan oleh Saan Mustopa pada rapat kerja antara Komisi II DPR RI dengan Mendagri, KPU, Bawaslu, dan DKPP di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis 16 September 2021.
Baca juga : Puan Maharani Minta Pemerintah Sampaikan Nota Protes ke China, Soal Kapal Perang di Natuna
“Saya ingin nanti di-exercise juga oleh KPU dan juga mungkin nanti Bawaslu dan DKPP itu terkait soal efisiensi anggaran,” ujar Saan Mustopa.
“Kita harus sama-sama menyadari bahwa situasi ekonomi kita ini terdampak pandemi memang sulit dan bahkan ini juga menjadi salah satu fokus perhatian dari publik terkait dengan soal anggaran ini tadi. Jadi, tentu efisiensi ini menjadi penting,” tambah Saan lagi.
Namun di satu sisi, Politisi Fraksi Partai NasDem ini juga menyadari bahwa beban kerja dan kerumitan pemilu 2024 sangatlah tinggi.
Baca juga : dr Zaidul Akbar Ajak Netizen Belajar Akidah Tauhid Dari Tanaman, Mari Simak Penjelasannya
Pemilu diselenggarakan untuk pertama kalinya secara serentak. Selain itu, ada beberapa daerah yang memang anggarannya tidak bisa diutak-atik. Untuk itu Saan menuntut kreativitas dari para penyelenggara Pemilu untuk menciptakan efisiensi.
“Nah, kita memahami tadi beban kerja penyelenggara pasti akan berat dan tingkat kerumitan pemilu juga akan berat,” tuturnya.
Baca juga : Vaksin Booster Jenis Pfizer Ternyata Efektif Untuk Lansia Berumur 60 Tahun Keatas, Begini Penjelasannya
“Maka, kalau tadi misalnya istilah mendagri tahapan tambahan itu akan menimbulkan narasi yang lain, mungkin bisa diganti pra tahapan. Karena kan itu untuk internalnya KPU menyiapkan itu semua. Itu pun nanti kalau kita sepakati,” terang Saan.
Senada dengan Saan Mustopa, Wakil Ketua Komisi II dari Fraksi PDI-Perjuangan Junimart Girsang menyatakan bahwa KPU dan Bawaslu perlu menciptakan kreativitas lebih di masa extra ordinary saat ini.
Baca juga : Pemerintah Diminta Segera Lakukan Produksi Massal Vaksin Merah Putih di Indonesia
Terutama yang dimaksud olehnya dalam hal efisiensi anggaran. Ia menerangkan, pada rapat sebelumnya antara Komisi II, penyelenggara Pemilu dengan Banggar telah disepakati perihal pengetatan anggaran.
“Soal anggaran ini harus kita perhatikan karena menyangkut ekonomi sekarang. Tentu sekjen dari KPU dan Bawaslu sudah menyampaikan kepada Ketua KPU bagaimana pertemuan kita dengan pihak Banggar,” imbuhnya.
Baca juga : Wacana Pemberian Vaksin Booster ke Kelompok Masyarakat Rentan Digulir
“Pihak Banggar meminta dengan sangat supaya anggaran atau honor KPPS itu lebih diminimalkan. Jadi kita tidak bicara UMR. Kalau UMR kan setiap daerah berbeda-beda UMR-nya. Nah ini tolong diperhatikan kepada KPU dan penyelenggara yang lain,” tegasnya. ***
