Network
TerasGorontalo – Penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) mulai dari level II, III dan IV tidak bisa dipungkiri berdampak besar ke masyarakat, bahkan diantaranya ada yang sampai kehilangan pekerjaan.
Kehilangan pekerjaan selama pemberlakuan PPKM ini juga kian nampak jelas, dengan merosotnya keuntungan dari para pengusaha, sebagai efek domino dari kebijakan PPKM yang terus diperpanjang oleh pemerintah.
Untuk hal tersebut, masyarakat yang kehilangan pekerjaan serta tidak bekerja, sehasrusnya mendapatkan perhatian serius dari pemerintah daerah setempat.
Baca Juga : Perkembangan Covid di Indonesia 10 Agustus 2021
Selain itu, penerapan PPKM ini pun menjadikan pendapatan masyarakat yang hanya menggantungkan penghasilan mereka, dari system harian ikut tergerus.
Dampak penerapan PPKM ke masyarakat ini, rupanya mendapatkan perhatian dari Ketua Dewan Pengurus Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) Bima Ary.
Lewat rapat bersama Dewan Pengurus Apeksi secara virtual dari Balai Kota Bogor, Senin 9 Agustus 2021, Bima Arya memberikan peringatan kepada para pemerintah kota.
Dimana, dirinya nerharap agar pemerintah kota yang ada di Indonesia bisa mewaspadai potensi terjadinya gejolak sosial ekonomi di masyarakat bawah.
"Harus hati-hati dan juga fokus membangun harmoni di masyarakat bawah. Jangan hanya fokus pada protokol kesehatan, tapi mengabaikan aspek sosial ekonominya. Ini harus menjadi perhatian bersama," katanya, sebagaimana dikutip dari Pikiran Rakyat lewat artikel Waspadai Potensi Gejolak Sosial Ekonomi di Masyarakat Bawah Terdampak PPKM
