Network
TERAS GORONTALO – Pemerintah dinilai amburadul terkait bantuan sosial (bansos) yang dikucurkan Pemerintah.
Pemerintah dinilai amburadur dikarenakan ditemukannya puluhan ribu Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai penerima bansos oleh KemenPAN RB.
Padahal, menurut peraturan yang ada, ASN bukan sasaran dalam pemberian dana bansos.
Baca Juga: Waduh! Terdakwa Maling Uang Rakyat yang Korupsi Dana Bansos Malah Divonis Bebas
"Temuan ini kembali menunjukkan amburadulnya pengelolaan data penerima bantuan oleh pemerintah. Kesalahan dlm penyertaan data merupakan salah satu kekurangan program bansos," kata ketua DPP PKS Mardani Ali Sera dilansir Teras Gorontalo dari akun Twitter miliknya @MardaniAliSera
Mardani Ali Sera juga mengatakan, data penerima bansos adalah kunci merupakan hal penting dikarenakan bisa berpengaruh pada perhitungan anggaran.
"Data adlh hal mendasar krn berpengaruh pd penghitungan anggaran, transfer ke daerah, penyaluran & pengadaan," ujar Mardani.
Baca Juga: Ini Cara Cek Data Penerima Bansos lewat Cekbansos.kemensos.go.id
Menurutnya, pemerintah pusat jangan hanya menyalahkan pegawai yang memasukan data namun harus duduk bersama untuk berbenah.
"Pemerintah pusat dan daerah perlu duduk bersama untuk membenahi hal ini. Jangan saling menyalahkan atau melimpahkan kesalahan kepada pegawai dibawah yang memasukkan data," katanya.
"Termasuk pada aspek Big Data (Data Raya) dan single ID number. Mesti ada keinginan duduk bersama lintas lembaga dan merapikan data masyarakat hingga hanya ada satu data dan bisa dipakai lintas Kementerian/Lembaga," tuturnya.***
