Network
Baca Juga: Kalahkan View Justin Bieber, Ini Fakta Kehidupan Bunda Corla
Bahwa kewajiban menuangkan fakta yang terkait rumusan Unsur-Unsur Tindak Pidana yang didakwaan telah termuat dalam dakwaan yang mana hal tersebut sejalan dengan syarat materil dakwaan yaitu “LENGKAP”.
Bahwa fakta-fakta yang dituangkan dalam dakwaan hanyalah fakta yang RELEVAN atau terkait dengan Unsur-Unsur dari pasal yang didakwakan, hal tersebutlah yang melatarbelakangi Penuntut Umum TIDAK memasukkan secara eksplisit kejadian keributan yang terjadi di rumah magelang antara Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT dengan Terdakwa pada tanggal 7 Juli 2022 karena tidak adanya relevansi dengan materi Surat Dakwaan Penuntut Umum terkait dengan dakwaan “Pembunuhan Berencana” sebagaimana Pasal 340 KUHP.
Selain itu, perlu menjadi perhatian Majelis Hakim bahwa Nota Keberatan Penasihat Hukum Terdakwa yang mengatakan bahwa Surat Dakwaan Penuntut Umum “tidak jelas” sebenarnya telah bertentangan dengan pernyataan dari Terdakwa yang Notabene-nya adalah klien mereka sendiri.
Penuntut Umum menyatakan demikian karena Terdakwa ternyata sudah memahami dan mengerti materi Surat Dakwaan Penuntut Umum sehubungan dengan uraian fakta “Pembunuhan Berencana (Moord)” Pasal 340 KUHP, karena dalam Persidangan yang diselenggarakan pada hari Senin, tanggal 17 Oktober 2022, sesaat setelah Penuntut Umum membacakan Surat Dakwaan, atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim yang diajukan kepadanya, Terdakwa mengatakan bahwa ia “mengerti” materi Surat Dakwaan yang telah dibacakan oleh Penuntut Umum (Vide Pasal 155 ayat (2) huruf b KUHAP), yang mengindikasikan bahwa Surat Dakwaan Penuntut Umum sudah dibuat secara “cermat, jelas dan lengkap”.
Dalil Penasihat Umum yang mengatakan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Tidak Menjelaskan Perbuatan Terdakwa Yang Merupakan Tindak Pidana dan atau Mendukung Terjadinya Tindak Pidana Yang Didakwakan dan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Tidak Cermat, Tidak Menjelaskan Secara Jelas dan Lengkap Perbuatan Penyertaan Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan bahwa uraian Nota Keberatan penasihat hukum adalah keliru dan telah bertentangan dengan doktrin serta yurisprudensi dalam hukum pidana di Indonesia.
Dalil Penasihat Umum yang mengatakan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Tidak Cermat, dimana unsur tindak pidana yang didakwakan dalam Dakwaan Primair dan Dakwaan Subsidiair adalah sama, sedangkan pasal pidana yang didakwakan berbeda, Penuntut Umum menyatakan bahwa dalil Penasihat Hukum yang mengatakan bahwa surat dakwaan jaksa penuntut umum batal demi hukum karena menyalin ulang (copy paste) Dakwaan Primair kedalam Dakwaan Subsidiair dalil yang sesat dan tidak berdasar.
Penuntut Umum berpendapat Surat Dakwaan dalam perkara a quo telah disusun secara cermat, jelas, dan lengkap yang memenuhi syarat formil dan materil dari surat dakwaan. Penuntut Umum tetap pada Surat Dakwaan yang telah dibacakan pada persidangan yang mulia ini pada Senin 17 Oktober 2022, serta dengan tegas menyatakan bahwa seluruh alasan surat keberatan yang diajukan oleh terdakwa melalui penasihat hukumnya tersebut tidak berdasarkan hukum dan patutlah untuk dikesampingkan, dan oleh karena itu maka kami selaku Penuntut Umum dalam perkara ini, memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan Putusan Sela dengan amar sebagai berikut :
Menyatakan MENOLAK Nota Keberatan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa KUAT MA’RUF untuk keseluruhan;
Menyatakan Surat Dakwaan No. Reg. : PDM-244/JKTSL/10/2022 atas nama Terdakwa KUAT MA’RUF telah disusun sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan KUHAP dan oleh karena itu Surat Dakwaan tersebut dapat dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini;
