Miris! Banyak Kepala Daerah Tidak Netral di Pemilu 2024

- 22 Februari 2024, 08:34 WIB
Komnas HAM RI baru-baru ini mengungkapkan temuan yang mengejutkan terkait netralitas kepala daerah selama Pemilu 2024.
Komnas HAM RI baru-baru ini mengungkapkan temuan yang mengejutkan terkait netralitas kepala daerah selama Pemilu 2024. /Instagram @komnas.ham/

TERAS GORONTALO - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) RI baru-baru ini mengungkapkan temuan yang mengejutkan terkait netralitas kepala daerah selama Pemilu 2024. Menurut laporan yang dirilis oleh Komnas HAM, sejumlah kepala daerah diketahui tidak netral dan terlibat dalam kegiatan politik tertentu yang jelas melanggar aturan netralitas dalam Pemilu.

Baca Juga: Segini Harta Kekayaan Mardani Ali Sera, Caleg PKS yang Memperoleh Suara Tertinggi di Dapil Jakarta 1

Temuan ini sangat mengkhawatirkan karena kepala daerah seharusnya bertindak sebagai pengayom dan penegak keadilan yang netral dalam mengawasi pelaksanaan Pemilu. Namun, keterlibatan mereka dalam kegiatan politik tertentu dapat merusak proses demokrasi yang seharusnya adil dan transparan.

Dikutip Teras Gorontalo dari laman Antara, Komnas HAM menemukan hal tersebut di berbagai tingkatan, mulai dari desa hingga gubernur di beberapa wilayah.

"Temuan terkait dengan netralitas aparat negara sangat berhubungan dengan politik uang untuk pemenangan peserta pemilu tertentu," kata anggota Komnas HAM Saurlin P. Siagian di Kantor Komnas HAM, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu 21 Februari 2024.

Diantara temuan tersebut, terdapat 12 kepala desa di Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur yang telah menyatakan dukungan mereka kepada salah satu kandidat pemilu.

Tak hanya itu, mereka juga menemukan adanya rapat koordinasi antara kepala desa di Kabupaten Temanggung yang bertujuan untuk membantu kemenangan kandidat pemilu tertentu.

"Kami juga menemukan adanya arahan Wali Kota Samarinda kepada jajarannya untuk memilih peserta pemilu tertentu. Contoh lain juga adalah seorang ASN di Kabupaten Cianjur tertangkap tangan melakukan politik uang untuk pemenangan peserta pemilu tertentu," kata Saurlin.

Keterlibatan kepala daerah dalam politik juga dapat mempengaruhi kinerja pemerintahan daerah, karena mereka seharusnya fokus pada pelayanan masyarakat dan pembangunan daerah, bukannya terlibat dalam kegiatan politik yang mungkin dapat menimbulkan konflik kepentingan.

Halaman:

Editor: Siti Nurjanah

Sumber: ANTARA


Tags

Artikel Pilihan

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah

x