Network
TERAS GORONTALO – Politik Indonesia adalah merupakan kedaulatan rakyat yang termanifestasi dalam pemilihan parlemen dan Presiden setiap tahun.
Pada prinsipnya, budaya politik sebagai salah satu unsur atau bagian adat dan kebudayaan, merupakan satu di antara sekian jenis lingkungan yang mengelilingi, mempengaruhi, dan menekankan.
Ada perbedaan antara sistem politik Indonesia dan negara demokratis lainnya, yang di antaranya adalah keberadaan MPR (Majelis Perwakilan Rakyat), yang telah menjadi ciri khas dan kearifan lokal Indonesia.
Belum lagi ada MK, yang juga berwenang dalam mengadili sengketa hasil pemilihan umum, dan bentuk negara kesatuan yang menerapkan prinsip-prinsip federalism seperti adanya DPD.
Dalam segmen Best Statement pada kanal YouTube Refly Harun, seorang bule atau Warga Negara Asing (WNA), mengkritisi politik di Indonesia.
Ternyata tak hanya kita sebagai warga pribumi yang turut menyoroti kondisi politik negara ini, namun orang asing yang telah lama menetap di Indonesia, juga turut menjadi saksi bisu.
Baca Juga: Bocoran One Piece 1065 : Rematch Arc Water Seven Tersaji di Egghead, Nyawa Vegapunk Dalam Bahaya
Sebagaimana yang kita ketahui, sejak disahkannya UUD 1945 oleh PPKI (Panitia Pelaksana Kemerdekaan Indonesia) di tanggal 18 Agustus, selang beberapa bulan kemudian, sistem pemerintahan berubah.
Tepatnya perubahan ini terjadi di sekitar bulan November 1945, dengan Perdana Menteri Syahrir, Amir Syarifuddin, lalu Moh Hatta, sampai dengan diselenggarakannya Konferensi Meja Bundar (KMB) di tahun 1949.
