Network
Dan ketika rakyat menyediakan ‘kursi’ untuk Presiden, Wakil Presiden, DPR, DPRD atau lain sebagainya itu mengeluarkan cost sosial yang cukup besar.
Maka ‘kursi-kursi’ yang ada di DPR itu adalah sesuatu yang suci, sehingga orang-orang yang duduk di situ pun harus memiliki integritas dan sanggup menjaga etika serta moral yang dimilikinya.
Adhie Massardi menjelaskan, tugas rakyat sebagai orang yang memberikan ‘kursi’ tersebut adalah sebagai pengawas, yang siap untuk mengingatkan.
Sayangnya, dengan disahkannya Neo KUHP, rakyat sebagai pemilik tertinggi ‘kursi’ yang diduduki oleh pemerintah, justru saat ini terancam dengan hukuman penjara.
Padahal sudah merupakan tugas dan tanggung jawab rakyat untuk tidak hanya mengawasi, tapi juga mengingatkan, agar orang yang mereka pilih tidak menyimpang dari kewenangan mereka.
“Oleh sebab itu, yang duduk di situ (pejabat negara), kalau melakukan pencemaran, mengingkari jabatannya, mengingkari tugasnya, hukumannya yang harus diperberat, bukan kita (rakyat) yang mengingatkan,” tukas Adhie Massardi.
Dalam penjelasannya, dia pun memberikan perumpamaan tentang bagaimana jika Neo KUHP ini sudah diberlakukan saat kasus Sambo mencuat ke publik.
Di awal kasus muncul, semua masih berupa dugaan yang belum terbukti kebenarannya.
Seandainya saja Neo KUHP saat itu sudah berlaku, mungkin saat ini sudah banyak orang yang ditangkap atas dasar melakukan penghinaan terhadap institusi Polri.
