Network
Bayangkan saja kalau Neo KUHP ini sudah berlaku, saat kasus Ferdy Sambo misalnya, karena pada mulanya kan semua masih bersifat dugaan semata.
Nah, semua dugaan yang terlontar itu bisa saja akan dikategorikan sebagai penghinaan terhadap institusi Polri.
“Waktu itu kalau undang-undang ini (Neo KUHP) sudah berlaku, Ferdy Sambo dengan Satgassusnya bisa menangkap semua orang, dengan tuduhan menghina,” terang Adhie Massardi.
Sama halnya dengan kasus-kasus korupsi yang menimpa pejabat publik lainnya, selalunya pasti dimulai dari dugaan.
Bahkan dalam OTT (Operasi Tangkap Tangan) yang dilakukan oleh KPK, pastinya bermula dari dugaan dulu, baru kemudian disiapkan ‘perangkap’ untuk menangkap para terduga tersebut.
Nah, jika kemudian mereka yang menduga tersebut dilaporkan atau dipenjarakan, karena pihak terduga merasa terhina, lantas kapan kasus korupsi bisa terungkap?
Aturan dalam Neo KUHP inilah yang dinilai Adhi Massardi sebagai suatu hal yang sudah melampaui tata cara bernegara yang baik.
“Karena itu saya sih ingin mengajak teman-teman, saudara sekalian untuk berusaha berjuang membatalkan undang-undang ini. Daripada kita harus banyak hati-hati sementara kita tahu moralitas, etika pejabat kita hari ini seperti itu,” ujar Adhie Massardi.
Lebih lanjut lagi, eks Ketua Poros Nasional Pemberantasan Korupsi (PNPK) ini menyebutkan bahwa sebenarnya keterlibatan publik sangat penting.
Seperti dalam kasus Sambo baru-baru ini, di mana seorang Menko Polhukam, Mahfud MD, yang adalah teman dari Adhie Massardi secara blak-blakan bicara kepadanya.
