TERAS GORONTALO – Pemerintah Indonesia melalui Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengklaim ada hasil positif dari momentum pemulihan ekonomi yang saat ini sedang berjalan.
Menkeu Sri Mulyani menyebut jika pemulihan ekonom mendorong defisit APBN tahun ini berpotensi hanya akan mencapai sekitar 5 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).
Angka tersebut jauh lebih rendah dari target APBN 2021 sebesar 5,7 persen dari PDB.
Baca Juga: Protokol Kesehatan di Perketat di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi
“Dari sisi APBN kita mengharapkan defisitnya jauh lebih kecil. Dalam APBN 5,7 persen dari PDB, sekarang kita turunkan menjadi sekitar 5 persen. Dalam dua hari ke depan kita akan melihat angka finalnya,” kata Menkeu Sri Mulyani dalam Dialog Khusus TVRI Refleksi Akhir Tahun di Jakarta, Kamis, 30 Desember 2021.
Dikutip Teras Gorontalo dari Galamedia News berjudul “Sri Mulyani Klaim Defisit APBN Tahun Ini Hanya Sekitar 5 Persen: Pendapatan Negara”
Sri Mulyani menyebutkan pemulihan ekonomi yang telah berjalan cukup cepat tercermin dari pendapatan negara per November yang meningkat cukup tajam yaitu 19,4 persen dengan penerimaan bea dan cukai di atas 25 persen serta Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di atas 26 persen.
Terlebih lagi ia menuturkan seluruh penerimaan melewati target dalam APBN dalam posisi pekan ketiga Desember 2021 dan belanja yang tetap fokus pada aspek-aspek paling penting sehingga tetap terjaga keseimbangannya.
Penerimaan negara yang melonjak tinggi salah satunya didorong oleh komoditas yang mengalami kenaikan harga atau commodity boom yaitu negara maju mengalami pemulihan ekonomi sehingga kebutuhan bahan-bahan mengalami lonjakan.
Baca Juga: Kaleidoskop, Beberapa Peristiwa Besar yang Sulit Dilupakan di Tahun 2021
“Ini memberikan tambahan pendapat bagi pajak, bea keluar atau PNBP berupa royalti,” ujar Sri Mulyani.
Tak hanya itu, pemulihan ekonomi yang terakselerasi tidak hanya mendorong defisit APBN mengecil melainkan juga jumlah surat utang yang seharusnya di keluarkan tahun ini turut menurun lebih dari Rp300 triliun.
Sementara untuk 2022, Sri Mulyani mengatakan defisit APBN juga berpotensi terealisasi di bawah yang telah dirancang sebesar 4,8 persen dari PDB, karena telah memiliki basis kuat pada 2021.
Menurutnya, pendapatan negara yang kuat pada 2021 sekaligus masih adanya commodity boom dan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) akan menjadi pendorong penerimaan tahun depan.
Baca Juga: Korupsi Dana Desa Sebesar 110 Juta, Bendahara Desa Ditahan Polisi
Meski demikian ia memastikan pemerintah akan tetap waspada pada tahun depan mengingat COVID-19 masih ada dan masyarakat masih membutuhkan stimulus termasuk booster vaksinasi.
“Perdagangan internasional tetap akan kuat tapi tidak akan sekuat 2021. Di sisi lain juga di negara maju terjadi inflasi tinggi dan suku bunga naik sehingga berdampak pada APBN kita dalam bentuk nilai tukar atau suku bunga meningkat,” ujar Sri Mulyani.***(Dicky Aditya/ Galamedia news)