Network
"Kanwil Kemenag provinsi dan Kemenag kabupaten dan kota wajib melakukan pengawasan keberangkatan jamaah umrah di wilayah kerjanya," ujar dia.
Di sisi lain, Kemenag menggandeng Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) dalam upaya meningkatkan kapasitas pembimbing ibadah haji dan umrah agar terstandar, baik dari segi wawasan, keterampilan, dan kepemimpinan.
"Kami concern dalam upaya meningkatkan kapasitas pembimbing dan profesi pembimbing ibadah haji dan umrah," ujar Hilman Latief.
Baca Juga: Rutin Makan Ini, Pembangkit Nutrisi Usia 50 Tahun ke Atas
Hilman Latief mengatakan peningkatan kapasitas pembimbing ibadah haji menjadi salah satu program kerjanya dalam 100 hari setelah dilantik menjadi Dirjen PHU.
Maka dari itu, dalam upaya peningkatan kompetensi pembimbing haji dan umrah, Kemenag menggandeng sejumlah pihak dan melaksanakan pelatihan assesor kompetensi bidang pembimbing, pemandu dan pengantar jamaah haji dan umrah yang langsung disupervisi BNSP.
"Pembimbing ibadah haji adalah profesi yang bonafide dan mulia. Karena itu, harus lebih profesional, ditandai dengan kapasitas dan kompetensi yang terstandar, baik dari segi wawasan, keterampilan dan kepemimpinan," ujar dia.
Hilman menjelaskan sejumlah alasan pentingnya peningkatan kapasitas pembimbing ibadah haji. Pertama, ada 5.103.375 jamaah yang mendaftar haji (waiting list). Masa tunggunya berada pada rentang 9 sampai 45 tahun.
Berdasarkan amanah UU 8 tahun 2019, pemerintah berkewajiban untuk melakukan pembinaan kepada jamaah haji semenjak mereka mendaftarkan diri. Artinya, jamaah yang telah mencapai angka lima juta tersebut harus mendapat bimbingan ibadah haji.
"Ini menjadi tantangan tersendiri bagi para pembimbing Ibadah haji bagaimana mereka bisa melakukan tugas pembinaan tersebut kepada jamaah yang jumlahnya cukup besar," ujar Hilman.
