TERAS GORONTALO – Keberadaan kapal perang milik China di perairan Indonesia, tepatnya di wilayah laut Natuna Utara, mendapatkan perhatian dari Ketua DPR RI Puan Maharani.
Pasalnya, keberadaan kapal perang China di perairan Natuna Utara tersebut, dinilai Puan Maharani telah mengganggu kedaulatan Indonesia, yang mana hal tersebut tidak bisa dibiarkan oleh pemerintah.
Puan maharani pun meminta kepada pemerintah tidak hanya diam, dan harus segera menseriusi persoaaln kapal perang milik China yang berkeliaran di perairan Natuna tersebut.
Baca juga : dr Zaidul Akbar Ajak Netizen Belajar Akidah Tauhid Dari Tanaman, Mari Simak Penjelasannya
Hal itu disampaikan Puan Maharani, sebagaimaa dikutip dari situs DPR RI, pada Kamis 16 September 2021 seraya menegaskan kalau Indonesia tidak boleh membiarkan negara lain terus mengganggu wilayah kedaulatan Indonesia.
“Pemerintah tidak bisa berdiam diri saat negara lain memasuki wilayah kita tanpa izin. Indonesia harus mampu menjaga kedaulatan, karena ini menyangkut harga diri bangsa, apalagi nelayan kita. Sebagian rakyat Indonesia, dibuat takut oleh mereka,” tegas Puan.
Lebih lanjut perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu mengingatkan, bukan kali ini saja kapal China memasuki perairan Natuna.
Baca juga : Fantastis, Postur Sementara Rancangan APBN 2022 Sebesar Rp 2.714 Triliun, Begini Perinciannya
Untuk itu, Puan Maharani meminta pemerintah segera menyatakan sikap kepada China untuk tidak mengganggu kedaulatan Indonesia.
“Presiden Joko Widodo pernah terjun langsung ke perairan Natuna sebagai sinyal kepada China bahwa kedaulatan Indonesia tidak bisa diganggu,” ujar Puan Maharani.
“Langkah tersebut kita apresiasi. Saya rasa pemerintah perlu menyampaikan kembali nota protes kepada China,” tambah Puan Maharani lagi.
Baca juga : Vaksin Booster Jenis Pfizer Ternyata Efektif Untuk Lansia Berumur 60 Tahun Keatas, Begini Penjelasannya
Selain itu, pemerintah Indonesia juga diminta menanyakan kepada Pemerintah China, apa maksud mereka mengirim kapal perang ke perairan Indonesia.
Sebab, China juga diketahui mengirimkan kapal survei yang dibayangi oleh kapal coast guard mereka.
Baca juga : Pelaku Usaha Mikro dan Kecil Harus Penuhi Syarat Ini Untuk Ikut Program Sertifikat Halal Gratis
Badan Keamanan Laut (Bakamla) baru-baru ini melaporkan, ada ribuan kapal asing berada di Laut Natuna Utara.
Bukan hanya kapal coast guard dan kapal perang China, tapi juga kapal-kapal Vietnam yang berusaha mengambil ikan dari perairan Indonesia.
Baca juga : Kabar Gembira, Jaminan Pensiun Untuk Para Atlet Akan Diatur Dalam Undang-Undang
Hanya saja, baik Bakamla maupun TNI tak bisa banyak mengambil langkah. Hal ini karena kurangnya armada pertahanan serta keterbatasan bahan bakar kapal.
Menurut Puan, harus ada komitmen serius dari pemerintah untuk mengatasi persoalan ini. Oleh sebab itu, diperlukan perbaikan pertahanan negara di wilayah perairan Natuna yang terus bermasalah, buntut konflik Laut China Selatan.
Baca juga : Polri dan PPATK Ungkap Kasus TPPU Peredaran Obat Ilegal Senilai Rp531 Miliar
Selain persoalan kedaulatan, Puan menambahkan perairan Natuna juga mengandung sumber daya alam dan potensi pariwisata yang harus dipertahankan demi kesejahteraan rakyat Indonesia, terlebih yang bermukim di sekitar wilayah tersebut.
“Maka pemerintah harus maksimal untuk menjaga kekayaan alam Indonesia tersebut,” sebut mantan Menko PMK itu.
Baca juga : Begini Cara Cek Perkiraan Token Listrik Agar Tidak Padam Tiba-tiba
Terakhir, Puan juga mengingatkan jajaran penjaga laut Indonesia, termasuk TNI AL, untuk memastikan keamanan bagi masyarakat Indonesia saat melaut di perairan Natuna.
“Jangan gentar untuk mengusir kapal-kapal asing yang memasuki wilayah kedaulatan NKRI,” tegas politisi PDI-Perjuangan tersebut. ***