Network
TERAS GORONTALO – Fraksi Partai Golkar mempertanyakan tidak masuknya penguatan madrasah sebagai salah satu program prioritas dari Kementerian Agama.
Sementara, penguatan madrasah dinilai oleh salah satu anggota Fraksi Partai Golkar, merupakan hal yang cukup penting dalam mendorong serta menguatkan pembangunan mental keagamaan sejak dari sekolah.
Selain itu fraksi Partai Golkar menilai penguatan madrasah merupakan sebuah kekuatan khususnya umat muslim, untuk terus mengembangkan pengetahuan keagamaan yang harus ditanamkan sejak dini, sejak di bangku sekolah.
Baca juga : PKS Sebut Kebijakan Sertifikat Vaksin Bisa Hambat Pemulihan Ekonomi Nasional
Diketahui, kementerian agama telah menetapkan 7 program prioritas yakni, Penguatan Moderasi Beragama, Transformasi Digital, Revitalisasi KUA, Cyber Islamic University, Kemandirian Pesantren, Religiousity index dan Tahun Toleransi.
Pertanyaan soal penguatan madrasah itu, dilontarkan oleh Anggota Fraksi Partai Golkar yang juga Wakil ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily, dalam rapat kerja antara Komisi VIII DPR RI dengan Kemenag RI, pada Kamis 2 September 2021 kemarin.
“Satu hal yang menjadi konsen kami sesungguhnya adalah penguatan madrasah. Apa memang tidak menjadi satu prioritas kita. Karena kita tahu bahwa madrasah harus menjadi kekuatan kita yang harus terus kita dorong,” ujar politisi Fraksi Partai Golkar itu.
Baca juga : 90 Persen Penyakit Ternyata Pemicunya ini
Secara pribadi, sambung Ace Hasan Syadzily dirinya selalu menyampaikan bahwa soal kesetaraan anggaran juga sangat penting. Bagaimanapun para siswa siswi yang yang belajar di madrasah mereka juga anak bangsa yang patut mendapat perhatian serius dari negara.
“Saya berharap ini menjadi perhatian kita semua. Termasuk di dalam proses penganggaran kita,” sambungnya.
Selain itu, Ace juga mengkritik istilah Cyber Islamic University. Ia meminta Kemenag RI untuk memperjelas program tersebut.
Baca juga : Pembubaran Badan Standar Nasional Pendidikan Tabrak Aturan Undang-Undang Sisdiknas, Begini Penjelasannya
“Yang kedua saya mempertanyakan nomenklatur istilah cyber islamic university. Ini juga penting untuk dielaborasi. Apakah konteksnya adalah transformasi digital proses pembelajaran atau apa. Apakah kita mau menjadikan UIN, IAIN, STAIN semua akan berbasiskan pada proses pendidikan yang berbasis pada digital, atau apa. Saya kira harus clear,” tutur Ace Hasan Syadzily.
Ia juga mengungkapkan harapannya agar Kemenag RI terus mendorong peningkatan kualitas perguruan tinggi keagamaan Islam negeri.
“Saya selalu berambisi bahwa universitas-universitas Islam itu harus ada yang masuk dalam setidaknya 10 besar universitas terkemuka di Indonesia. Sejauh ini kan kita masuk 10 besar saja tidak ada,” kata Ace.
Baca juga : 6 Manfaat Kentut yang Perlu Kamu Ketahui
Selanjutnya, Ace Hasan Syadzily juga mempertanyakan soal program kemandirian pesantren yang dinilai belum jelas.
“Ini juga harus clear Pak Dirjen Pendis. Apa yang dimaksud dengan kemandirian pesantren. Apakah pesantren tidak ada intervensi negara karena kita sudah memiliki UU Pesantren,” ucapnya.
Ace Hasan Syadzily tidak menginginkan dari kemandirian pesantren tersebut membuat tidak hadirnya negara untuk membantu pesantren.
Baca juga : Sehatkah Meniup Makanan? ini Penjelasan Hadist Nabi dan Medis
“Karena dinilai sudah mandiri. Sehingga tidak perlu ada bantuan-bantuan kepada pesantren. Jadi harus clear juga soal makna dari kemandirian pesantren”, pungkasnya, ***
