Network
TERAS GORONTALO – Pemberlakuan kebijakan penunjukan sertifikat vaksin bisa menghambat pemulihan ekonomi nasional, di tengah pandemi covid-19.
Pasalnya, kebijakan sertifikat vaksin dalam berbagai aktifitas kemasyarakatan itu, akan ikut menghambat gerak warga, dalam beraktifitas sehingga ikut berdampak pada proses pemulihan ekonomi nasional.
Adapun pernyataan soal kebijakan sertifikat vaksin yang akan menghambat pemulihan ekonomi nasional itu, diutarakan oleh Ketua Departemen Ekonomi & Pembangunan, DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Farouk Abdullah Alwyni.
Baca juga : Pembubaran Badan Standar Nasional Pendidikan Tabrak Aturan Undang-Undang Sisdiknas, Begini Penjelasannya
Dimana lulusa Universitas Birmingham Inggris ini, menyampaikan bahwa kebijakan sertifikat vaksin yang diberlakukan di berbagai wilayah di Indonesia, khususnya DKI Jakarta, sejak pertengahan Agustus 2021 dapat mempersulit pemulihan ekonomi nasional.
“Kita sepakat bahwa dibutuhkan keseriusan dalam menangani persoalan pandemik Covid-19 karena kita tidak ingin persoalan yang menimpa banyak kota di Indonesia baru-baru ini terulang lagi,” ujar Farouk Abdullah Alwyni.
Tetapi disisi lain, Farouk menyatakan bahwa penanganan yang diambilpun jangan justru menimbulkan persoalan baru terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat, perlu kebijakan yang kontekstual, realistis, dan mengikuti dinamika yang terjadi terkait virus Covid-19 serta berbagai mutasinya.
Baca juga : Tahun Ini Ombudsman RI Buka Posko Pengaduan Bagi CASN 2021, Simak Caranya
“Sehubungan dengan hal diatas ada hal-hal penting yang perlu dipahami oleh segenap pemegang kebijaksanaan di pusat maupun daerah agar penanganan pandemik Covid-19 tidak menjadi counterproductive, dan mempunyai potensi berbiaya sangat mahal secara ekonomi dan sosial,” jelas mantan eksekutif senior Islamic Development Bank, Jeddah, Saudi Arabia ini.
